JATIMNET.COM, Surabaya – PT Pelabuhan Indonesia III berencana menyiapkan belanja modal (capital expenditure/ capex) sebesar Rp 6,44 trilliun untuk investasi sejumlah proyek strategis di seluruh pelabuhan.

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung menyatakan capex tahun ini masih difokuskan untuk pembangunan infrastuktur. Salah satunya untuk penghubung jalan layung dari Terminal Teluk Lamong.

“Selain itu juga untuk pembangunan Terminal Gilimas di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat,” ujar Doso Agung dalam keterangan resmi yang diterima Jatimnet.com, Rabu 13 Februari 2019.

BACA JUGA: Pelindo III Terapkan Budaya K3 Tenaga Kerja Bongkar Muat

Dua proyek multiyears itu, lanjutnya, investasi yang disuntikan Rp 5,4 trilliun. Dia berharap investasi ini dapat berdampak bagi ke operasional pelabuhan. Jalan layang misalnya, keberadaannya diharapkan bisa mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalan akses menuju Terminal Teluk Lamong.

Dengan adanya jalan layang, jalan akses Terminal Teluk Lamong akan langsung terhubung dengan jalan tol Surabaya - Gresik.

“Contoh lain di Terminal Gilimas di Lombok Barat, dulu kapal pesiar tidak bisa bersandar di Pelabuhan Lembar karena kendala kedalaman alur dan kolam pelabuhan,” beber mantan Dirut Pelindo IV itu.

Dengan adanya perbaikan tersebut, kapal pesiar dapat langsung bersandar dan menurunkan wisatawan di terminal. Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di NTB juga diharapkan tumbuh positif.

BACA JUGA: Perusahaan Yang Mendaftarkan K3 Baru 25 Persen

“Flyover Terminal Teluk Lamong dan Terminal Gilimas ini diharapkan siap beroperasi tahun 2019 ini,” ungkapnya.

Selain itu, Pelindo III juga menyiapkan beberapa pekerjaan baru di tahun 2019 seperti pembangunan terminal LNG di Pelabuhan Tanjung Perak. Kemudian pemasangan sejumlah shore power connection di sejumlah pelabuhan, serta modernisasi peralatan bongkar muat. Untuk proyek baru ini, Pelindo III menyiapkan Rp 1,04 trilliun.

Doso menegaskan, setiap perencanaan dan pelaksanaan investasi selalu berpegang teguh pada aturan dan prinsip tata kelola perusahaan. Karena itu pihaknya pada akhir tahun 2018 kemarin menggandeng Kejaksaan Agung untuk melakukan pendampingan melalui Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D).