JATIMNET.COM, Surabaya - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Dadang Hardiwan membuka kegiatan Pelatihan Instruktur Pendataan Data Terpadu Masyarakat Surabaya, sekaligus memberikan pengarahan kepada peserta pelatihan dan instruktur tenaga survei BPS Kota Surabaya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Dadang Hardiwan menyampaikan pelatihan instruktur atau training of trainer ini adalah memberikan pemahaman berdasarkan konsep dan cara mengumpulkan data. Sebab, jika ingin mengetahui keadaan sebuah keluarga, maka harus melakukan pendataan langsung ke lokasi.

“Ini adalah tindak lanjut BPS Jatim untuk memberikan pendampingan dalam proses updating data. Karena penduduk adalah objek dari pembangunan sebuah kota. Kalau kita tidak memiliki data berdasarkan karakteristik dan tidak punya kelengkapan maka akan menjadi sulit melakukan intervensi,” kata Dadang.

Berdasarkan kebutuhan waktu dan program, para instruktur nantinya akan melatih para petugas survei untuk menyesuaikan penerapan program Pemkot Surabaya berbasis pada data.

Baca Juga: BPS Jatim Sebut 34,12 Juta Penduduk di Sensus Secara Manual

“Untuk saat ini skala prioritas ini akan menyasar masyarakat menengah ke bawah. Dengan demikian program intervensi yang sudah ada akan lebih tepat sasaran,” ia menerangkan.

Kegiatan tersebut juga untuk memperbaiki database masyarakat yang memerlukan bantuan. Hal ini sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Pahlawan. Karenanya, pendataan masyarakat tersebut direncanakan akan mulai dilaksanakan pada akhir Juni 2022.

“Peserta Pendataan Data Terpadu Masyarakat Surabaya ini berasal dari beberapa PD, kecamatan dan kelurahan. Mereka akan melatih para petugas survei, untuk mengetahui dan membuat statistik kehidupan di tingkat RT/RW itu seperti apa,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Jika terdapat warga luar kota yang melakukan pengurusan pindah KK, maka harus dilakukan pemetaan. Apakah warga tersebut sudah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal.

Baca Juga: Website SI-MBR Diluncurkan, Data MBR Surabaya Ditempel di Balai RW

“Jika tidak, harus ada tandanya. Jangan sampai mereka yang baru pindah KK masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), nanti warga asli Surabaya yang betul-betul membutuhkan bantuan tidak tersentuh,” ia mengungkapkan.

Setelah pelatihan ini, pihaknya berharap para instruktur dan para petugas survei bisa melakukan pendekatan secara humanis agar mampu menyampaikan maksud dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Surabaya. Apalagi, masih banyak calon instruktur berusia muda yang bersemangat dan mampu menjadi agen perubahan.

Karena itu, nantinya Sekretaris Kota Surabaya dan para Asisten Wali Kota Surabaya akan segera membuat Surat Keputusan (SK) mengenai penetapan nama para instruktur, sekaligus nama petugas pelayanan di puskesmas, pelayanan publik, kecamatan dan kelurahan.

Baca Juga: Usulan 6.187 Warga Lewat Aplikasi Usul Bansos Dapat Distribusi Bantuan

“Dalam 1-2 tahun ke depan tidak boleh diganti, terutama petugas pelayanan rumah sakit dan pelayanan publik," ia menekankan.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin berharap Pemkot Surabaya bisa memiliki database yang valid dengan adanya pelatihan ini.

"Insya Allah tanggal 30-31 Mei dan 3-4 Juni 2022, instruktur akan melatih para petugas survei. Sebelum proses pendataan, akan ada Rembuk Kampung di masing-masing RW, barulah dilakukan proses pendataan yang akan dimulai pada akhir Juni 2022,” kata Anna memungkasi.