JATIMNET.COM, Surabaya - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur telah menyelesaikan sensus kependudukan secara dalam jaringan (daring). Data yang berhasil dikumpulkan, sebanyak 6,8 juta masyarakat sudah memasukkan data. Sisanya masih ada sekitar 34,12 juta warga penduduk Jawa Timur yang akan dilakukan sensus penduduk secara langsung. 

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan mengatakan, sensus offline ini akan dilakukan mulai, Selasa 1 September 2020. Sebanyak 32 ribu petugas disiapkan untuk mendata masyarakat di Jatim. 

Berbeda dengan sensus penduduk sebelumnya, menurutnya, sensus penduduk 2020 menggunakan metode kombinasi. Dimana dasar-dasar yang digunakan berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.

"Dengan cara sensus penduduk 2020, dapat menghasilkan dasar-dasar kependudukan yang sangat strategis, dan terkini dalam rangka menuju satu kependudukan Indonesia sebagai salah satu perwujudan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia," ujar Dadang pada acara Kick Off Sensus Penduduk September 2020 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin 31 Agustus 2020.

BACA JUGA: Pendemi Covid-19, Sensus Penduduk di Probolinggo Hanya Tercapai 13 Persen

Karena ini di masa pandemi, Dadang mengaku telah menyiapkan petugas dengan identitas diri, alat pelindung diri (APD) sesuai protokol kesehatan. Tidak hanya itu, pihaknya juga menyebut telah melakukan rapid tes sebelum menerjunkan petugas pendataan ke masyarakat.

"Dalam melakukan pendataan nanti, petugas sensus penduduk akan dibantu satuan lingkungan setempat, seperti rukun tetangga (RT) maupun dusun untuk melakukan pendataan dan verifikasi penduduk yang tinggal di Jatim," terangnya. 

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, verifikasi dan validasi jumlah penduduk yang dilakukan oleh BPS Jatim harus cermat. Salah mencatat dalam melakukan verifikasi dan validasi bisa menghilangkan bantuan sosial (bansos) seseorang.

"Betapa verifikasi dan validasi menjadi penting, karena salah catat bisa menghilangkan bantuan sosial (bansos) seseorang. Atau mereka yang inclusion eror dan exclusion eror," kata Khofifah.

BACA JUGA:Sosialisasi Sensus Penduduk 2020, BPS Gandeng TNI dan Polri

Inclusion dan exclusion error ini untuk mempermudah penyaluran bansos. Khofifah berharap pendataan tersebut bisa sesuai. "Selalu inclusion eror dan exclusion eror menjadi diskusi yang mendalam pada saat bansos turun dan beragam bantuan lainnya, seperti PKH," tegasnya. 

Secara rinci, Khofifah menyebut berdasar data BPS Jatim pada September, jumlah penduduk di Jatim pada semester I tahun 2020 hampir mendekati 41 juta. Tepatnya, 40,9 juta. 

Berdasarkan data itu, bila mengacu pada sensus daring berarti masih banyak yang belum mendaftar. "Jadi angka 40,9 juta yang sekarang ini masih tersisa untuk dilakukan sensus penduduk secara ofline masih 34,12 juta. Jadi yang kemarin itu 6 juta dari 40,9 juta," tandasnya.