JATIMNET.COM, Surabaya - DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menyiapkan tim senyap atau Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) untuk melawan gugatan Machfud Arifin-Mujiaman di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim ini juga menjadi salah satu faktor pemenangan Eri Cahyadi dan Armuji di Pilkada Surabaya 2020.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, bahwa Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Kota Surabaya atau BSPN sudah bekerja sejak 1,5 bulan yang lalu. Yakni BSPN ini membentuk kamar hitung, inputer-nya banyak diisi anak muda, mahasiswa yang menguasai IT.

sehingga dokumen C1 hasil diserahkan ke kantor DPC dari tiap kecamatan langsung menginput data-nya. "Selanjutnya sekitar lima jam, sudah diketahui mayoritas dari C1 hasil itu kecenderungannya ke mana. Dan hasil real count BSPN itu mendekati persis hasil dari real count KPU," katanya, usai penyerahan laporan dari KPU di kantor DPC PDIP Kota Surabaya, Jumat 18 Desember 2020.

"Itu yang saya banggakan dari teman-teman BSPN PDIP Kota Surabaya, mereka bisa bekerja cepat, solid dan mengamankan seluruh dokumen C hasil dengan orisinal," imbuhnya.

Dikondisikan apakah partai modern ke depannya apakah seperti ini, Adi mengungkapkan, kalau dalam ideologisasi PDIP memang harus sperti itu, karena begitu konsolidasi saksi di lapangan berhasil dilakukan oleh struktur partai kemudian ada kamar hitung untuk menginput data itu, maka dalam jangka waktu tidak begitu lama kita sudah tahu real countnya.

"Beda kalau misalnya ini tidak terkonsolidasi oleh partai, dokumen C hasil itu tersebar ke mana-mana. Seperti pengalaman di pemilu legislatif yang lalu, banyak partai yang kesulitan mendapatkan C1 pada waktu itu," ujarnya.

Sementara, Ketua BSPN PDIP Kota Surabaya, Purwadi mengatakan apa yang dilakukan tidak lepas dari dukungan partai mulai dari tingkat anak ranting hingga dewan pengurus cabang. "Jadi BSPN itu tidak bekerja sendiri tapi didukung oleh struktur partai. Dan yang kami lakukan ini memang sudah sesuai standar yang sudah diatur di dalam peraturan partai," kata Purwadi.

Purwadi mengaku bersyukur bahwa perolehan yang silakukan mulai penghitungan berdasarkan C salinan sama dengan KPU. Termasuk soal kerja selama tiga jam mendapatkan hasil yang kredibel, valid dan legal.

"Jadi langsung, semua salinan C hasil yang disampaikan oleh saksi ke kantor BSPN di kamar hitung BSPN dan alhamdulillah semua lengkap dan tidak ada masalah dan kami mengetahui semua," ucapnya.

Dia menjelaskan, tidak hanya persoalan permasalahan perolehan paslon tapi pihaknya juga mengetahui semua persoalan di seluruh masing-masing TPS. "Jadi misalnya surat suara, pengunaan hak pilih, dan itu yang kami bawa dalam rekapitulasi di KPU dan perbaikan-perbaikan di tingkat masing-masing TPS," ujarnya.

Jadi tidak hanya paslon, lanjut Purwadi, pihaknya juga mengetahui semua mulai DPT sudah sesuai aturan sampai penggunaan hak pilih bahkan sampai tingkat partisipasi pemilih. "Itu yang kami lakukan, salah satu fungsi kamar hitung adalah mendeteksi setiap kejanggalan di masing-masing TPS," ucapnya.

Dikonfirmasi apa ada kejanggalan di TPS, Purwadi mengatakan pasti ada kejanggalan di masing-masing TPS dan itu sudah disampaikan dalam rapat pleno KPU dari tingkat kecamatan untuk melakukan perbaikan di tingkat administrasi.

"Misalnya penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan daftar hadir, lalu diganti. Kemudian penguna hak pilih laki-laki dan perempuan sampai tingkat partai.Itu yang kami lakukan, salah satu fungsi kamar hitung adalah mendeteksi setiap kejanggalan di masing-masing TPS," ucapnya.

Dikonfirmasi apa ada kejanggalan di TPS, Purwadi mengatakan pasti ada kejanggalan di masing-masing TPS dan itu sudah disampaikan dalam rapat pleno KPU dari tingkat kecamatan untuk melakukan perbaikan di tingkat administrasi.

"Misalnya penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan daftar hadir, lalu diganti. Kemudian penguna hak pilih laki-laki dan perempuan sampai tingkat partisipasi pemilih itu sesuai atau tidak, atau wajar atau tidak di masing-masing TPS. Itu lah data-data kita," ujarnya.

Purwadi menegaskan, pihaknya tidak hanya sekadar memastikan kemenangan paslon nomor urut satu tapi juga punya data-data kalau sampai terjadi gugatan di MK.

"Jadi kami sudah siap data-data semuanya termasuk detail-detail persoalan di masing-masing TPS. Kami hanya menyiapkan data hingga persoalan yang dituduhkan kepada kami terkait masalah ASN dan yang lainnya serta berkoordinasi dengan badan hukum PDIP untuk melawan gugatan ke MK," ucapnya.

Sedangkan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih, Armuji mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menghalangi gugatan ke MK tetapi hanya bisa mengingatkan dan masyarakat Kota Surabaya juga mengingatkan.

"Karena aturannya sudah jelas. Di Gresik saja mereka legowo tanpa melakukan gugatan. Karena yang digugat itu harusnya, dari hasil pemilihan kemarin kita selisihnya sangat tebal, di Gresik selisihnya hanya 2,5 persen tapi mereka paham dengan aturan yang ada," kata Armuji.

Armudji sekali lagi menegaskan, dirinya tidak bisa menghalangi gugatan ke MK dan hanya bisa mengingatkan. Dia juga mencontohkan Gus Ipul dan Mbak Puti ketika kalah di Pilgub Jatim, mereka juga memberikan suatu kelegowoan. "Itu yang tentunya menjadi hal yang baik, demokrasi harus seperti itu," ucapnya.

Dikonfirmasi mengenai persiapan gugatan ke MK, Armuji mengaku sudah menyiapkan itu dan pihaknya juga sudah mempunyai tim hukum yang tentunya sudah pengalaman di setia Pilkada, Pilgres dan setiap even-even politik. "Jadi kami sudah persiapkan semuanya," ujarnya.

PDIP Siapkan Tim Senyap Lawan Gugatan Machfud Arifin-Mujiaman ke MK

Baca Juga