Logo

Kejati Jatim Dalami Dugaan Aliran Dana KBS ke Anggota DPRD Surabaya

Reporter:,Editor:

Jumat, 20 November 2026 04:30 UTC

Kejati Jatim Dalami Dugaan Aliran Dana KBS ke Anggota DPRD Surabaya

Aspidsus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja saat diwawancarai, Kamis, 19 November 2026. Foto: Khaesar/Jatimnet

JATIMNET.COM, Surabaya – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menelusuri penggunaan dana Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) yang tercatat sebagai pembayaran honorarium. Penelusuran ini menyusul munculnya dugaan aliran uang kepada anggota DPRD Surabaya.

Hingga kini, penyidik belum memastikan pihak-pihak yang menerima aliran dana dari PDTS KBS. Namun, dugaan keterlibatan anggota legislatif masih menjadi bagian dari pendalaman penyidikan.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan, pendalaman tersebut berkaitan dengan temuan sejumlah pengeluaran kas KBS periode 2025–2026 yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

Pengeluaran itu antara lain untuk operasional bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), dan honorarium.

"Untuk fakta yang kedua ini, nanti akan kami dalami lagi," kata Punia di Surabaya, Jumat, 20 November 2026.

Saat ditanya secara khusus mengenai dugaan honorarium yang mengalir kepada anggota DPRD Surabaya, Punia belum memberikan kepastian.

Ia menjelaskan, pertanggungjawaban pengeluaran tersebut sejauh ini masih tercatat secara internal di perusahaan daerah tersebut.

"Di internnya PT KBS pertanggungjawabannya. Nanti, kami akan dalami lagi untuk keterangan yang ini," ujarnya.

Penyidik juga belum mengungkap jumlah penerima maupun besaran honorarium yang diduga bermasalah. Termasuk kemungkinan adanya anggota DPRD Surabaya yang mengembalikan uang tersebut kepada pihak KBS.

"Kami belum dapat informasi itu. Ya, nanti kami akan dalami. Tim penyidik akan mendalami lagi tentang itu," tegasnya.

Punia juga belum memastikan apakah pendalaman terhadap pengeluaran honorarium tersebut akan membuka peluang penetapan tersangka baru dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan KBS.

Kejati masih mengumpulkan keterangan dan menelusuri pertanggungjawaban setiap pengeluaran kas perusahaan.

"Nanti kami kabarkan lagi," katanya.

Dalam perkara ini, Kejati Jatim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas dua pejabat direksi PDTS KBS, seorang anggota Badan Pengawas, dan seorang advokat.

Keempatnya adalah Moch Nahroni selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Nurika Widyasanti selaku Direktur Operasional dan Umum, Ellia Emi Suprapto selaku anggota Badan Pengawas, serta Ma'ruf Syah selaku advokat Kantor Ma'ruf Syah & Partners.