Kamis, 19 November 2026 21:45 UTC

Kejati Jatim menetapkan 4 tersangka baru kasus korupsi di PDTS KBS, Kamis, 19 November 2026. Foto: Khaesar/Jatimnet
JATIMNET.COM, Surabaya – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025-2026. Penyidik juga langsung menahan seluruh tersangka untuk kepentingan proses hukum.
Empat orang yang terseret dalam perkara tersebut berasal dari unsur direksi perusahaan daerah, Badan Pengawas, dan pihak eksternal. Mereka masing-masing Moch Nahroni selaku Direktur Keuangan dan SDM, Nurika Widyasanti selaku Direktur Operasional dan Umum, Ellia Emi Suprapto selaku anggota Badan Pengawas, serta Ma'ruf Syah selaku advokat Kantor Hukum Ma'ruf Syah & Partners.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengungkapkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mendalami dugaan penyimpangan penggunaan uang kas PDTS KBS.
Perkara ini berkaitan dengan pengeluaran dana perusahaan yang diduga digunakan untuk mengupayakan penutupan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dan Kejati Jatim.
BACA: Audit BPKP Ungkap Rp3,27 Miliar Uang Kas Kebun Binatang Surabaya Tak Bisa Dipertanggungjawabkan
Menurut Punia, persoalan tersebut bermula ketika sejumlah direksi dan karyawan PDTS KBS menjalani pemeriksaan Kejari Tanjung Perak pada Februari 2025. Pemeriksaan itu berkaitan dengan pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.
Dalam perkembangannya, Nurika dan Nahroni meminta bantuan Ellia untuk mencari pendamping hukum. Ellia kemudian memperkenalkan keduanya kepada Ma'ruf Syah.
Penyidik menduga Ma'ruf Syah meminta uang jasa pengacara sebesar Rp100 juta dan dana Rp500 juta untuk mengupayakan penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak. Permintaan tersebut kemudian disetujui dan dananya dikeluarkan dari kas PDTS KBS.
Pola serupa diduga berulang ketika jajaran direksi dan Badan Pengawas menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim pada April 2025 terkait pengelolaan keuangan perusahaan periode 2013-2024.
Dalam rangkaian pengeluaran tersebut, total dana yang digunakan mencapai Rp2,41 miliar. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, uang itu tidak pernah diserahkan kepada penyidik kejaksaan.
Penyidik juga menduga para tersangka menyusun dokumen pertanggungjawaban fiktif berupa laporan peninjauan standar operasional prosedur (SOP), perjanjian kerja sama (PKS), dan kuitansi honorarium konsultan hukum untuk menyamarkan pengeluaran uang perusahaan.
Atas perkara tersebut, Kejati Jatim menjerat para tersangka menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik juga menerapkan pasal subsider Pasal 604 KUHP.
"Penyidik menahan seluruh tersangka selama 20 hari, terhitung 19 November hingga 8 Desember 2026, di Rutan kelas 1 Surabaya cabang Kejati Jatim," pungkas Punia.
Di sisi lain, penyidikan perkara ini mengungkap dugaan penggunaan uang kas PDTS KBS sebesar Rp2,41 miliar untuk mengupayakan penutupan perkara di kejaksaan. Hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga mencatat total uang kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama 2025-2026 mencapai Rp3.270.559.452.
