JATIMNET.COM, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akhirnya menetapkan jadwal pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, lebih cepat dari batas maksimal 60 hari yang diberikan konstitusi.

Keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat gabungan pimpinan MPR bersama seluruh fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Rapat membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran, termasuk jadwal persidangan, permintaan dua nama calon kepada Presiden Prabowo Subianto, serta pembentukan tim yang bertugas mempersiapkan proses pemilihan.

“Pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Desember 2026, di gedung Senayan ini,” kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani seusai rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Penetapan jadwal tersebut sekaligus memperjelas tahapan pergantian wakil presiden setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat berlangsung dalam pertemuan sekitar 20 menit dengan Ketua MPR beserta para wakil ketua MPR.

Muzani menjelaskan bahwa keputusan mempercepat pemilihan telah dibicarakan bersama pimpinan lembaga negara dan Presiden Prabowo.

Menurutnya, pengisian jabatan wakil presiden tidak perlu menunggu hingga batas waktu terakhir apabila seluruh prosedur dapat diselesaikan lebih awal.

“Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” ujar Ahmad Muzani ketika menjelaskan alasan percepatan pengisian jabatan wakil presiden di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Muzani menyebut MPR sebenarnya mempunyai waktu paling lama 60 hari sejak diterimanya pengunduran diri Gibran. Berdasarkan penghitungan yang disampaikannya, batas tersebut jatuh pada 10 Januari 2027.

Namun, pimpinan MPR memilih menjadwalkan sidang pada 2 Desember 2026. Dengan demikian, pemilihan direncanakan berlangsung sekitar tiga pekan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.

Dasar hukum pergantian wakil presiden tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Mekanisme tersebut berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. Dalam pengisian jabatan di tengah masa pemerintahan, rakyat tidak memberikan suara secara langsung karena kewenangan memilih pengganti berada pada MPR.

Sebagai tindak lanjut rapat gabungan, pimpinan MPR memutuskan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden. Surat tersebut dijadwalkan dikirim pada hari yang sama setelah keputusan rapat ditetapkan.

“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” kata Ahmad Muzani seusai rapat gabungan di Gedung Nusantara V, Jakarta.

Pengajuan dua calon harus memperhatikan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Presiden diwajibkan menyampaikan dua nama beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.

Ketentuan tersebut penting karena percepatan jadwal tidak menghapus kewajiban pemeriksaan dokumen calon. Setiap nama yang diajukan Presiden tetap harus memenuhi persyaratan hukum sebelum mengikuti pemilihan di MPR.

Rapat gabungan juga memutuskan pembentukan tim verifikasi yang beranggotakan lima persen dari seluruh anggota MPR. Tim tersebut bertugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon wakil presiden yang diajukan Presiden.

Selain tim verifikasi, MPR membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang. Tim ini bertugas mempersiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden yang terpilih melalui sidang paripurna.

Tahapan pemilihan merujuk pada Pasal 46–49 UU Nomor 17 Tahun 2014 serta Pasal 134–142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Aturan tersebut mengatur proses rapat gabungan, pengajuan calon, verifikasi, pemungutan suara, hingga penetapan dan pelantikan.

 

Dalam sidang paripurna, kedua calon akan menyampaikan pernyataan kesiapan sebelum anggota MPR memberikan suara. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.

Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara sama, pemilihan dapat diulang satu kali. Jika hasil pemungutan suara ulang tetap berimbang, Presiden berwenang menentukan salah satu calon sesuai ketentuan tata tertib MPR.

Wakil presiden terpilih selanjutnya ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dalam sidang paripurna. Seluruh agenda tersebut direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026, sepanjang tahapan pengajuan calon dan verifikasi dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Pengisian jabatan wakil presiden memiliki arti penting bagi kesinambungan pemerintahan Prabowo yang masa jabatannya berlangsung hingga Oktober 2029.

Wakil presiden menjalankan tugas mendampingi Presiden serta membantu pelaksanaan agenda pemerintahan sesuai pembagian kewenangan.

Bagi masyarakat, kepastian pergantian jabatan diperlukan agar koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan program nasional tetap berjalan.

Namun, percepatan pemilihan juga harus diikuti pemeriksaan persyaratan calon secara cermat agar proses pergantian berlangsung sesuai konstitusi.

Hingga keputusan rapat gabungan diumumkan pada Jumat sore, Presiden Prabowo belum mengumumkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Karena itu, perhatian berikutnya tertuju pada surat pengajuan calon dari Presiden dan hasil verifikasi MPR.

Dengan ditetapkannya 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan dan pelantikan, MPR telah memberikan kepastian waktu bagi proses pengisian jabatan wakil presiden.

Pelaksanaan keputusan tersebut kini bergantung pada kesiapan dua calon, penyelesaian verifikasi, dan jalannya sidang paripurna sesuai aturan ketatanegaraan.