Logo

Kejati Jatim Bongkar Modus Korupsi KBS, Uang Kas Rp2,41 Miliar Diduga untuk Tutup Perkara

Kejaksaan tegaskan, “uang suap” tak pernah sampai ke penyidik
Reporter:,Editor:

Jumat, 20 November 2026 00:59 UTC

Kejati Jatim Bongkar Modus Korupsi KBS, Uang Kas Rp2,41 Miliar Diduga untuk Tutup Perkara

Kejati Jatim menetapkan 4 tersangka baru kasus korupsi di PDTS KBS, Kamis, 19 November 2026. Foto: Khaesar/Jatimnet

JATIMNET.COM, Surabaya – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) mengungkap dugaan penyalahgunaan uang kas Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) senilai Rp2,41 miliar. Dana perusahaan tersebut diduga digunakan untuk mengupayakan penutupan perkara yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dan Kejati Jatim.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja menjelaskan, dugaan praktik tersebut bermula pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan PDTS KBS menerima panggilan pemeriksaan dari Kejari Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

Menghadapi pemeriksaan tersebut, Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS Nurika Widyasanti bersama Direktur Keuangan dan SDM Moch Nahroni menghubungi anggota Badan Pengawas Ellia Emi Suprapto. Keduanya meminta bantuan untuk mencari pengacara yang dapat mendampingi mereka menghadapi persoalan hukum tersebut.

BACA: Pengeluaran Uang Kas KBS Diusut Kejati Jatim, Plt Direksi hingga Pejabat Keuangan Diperiksa 

Ellia kemudian memperkenalkan Nurika dan Nahroni kepada advokat Ma'ruf Syah dari Kantor Hukum Ma'ruf Syah & Partners.

Dalam proses tersebut, Ma'ruf Syah diduga meminta uang Rp100 juta sebagai biaya jasa pengacara atau lawyer fee. Selain itu, ia meminta Rp500 juta untuk mengupayakan penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak.

"Permintaan dana sebesar Rp500 juta tersebut dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan direksi, kemudian memerintahkan kepada Kepala Departemen Keuangan untuk mengeluarkan uang tersebut," kata Punia dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Kamis malam, 19 November 2026.

BACA: Audit BPKP Ungkap Rp3,27 Miliar Uang Kas Kebun Binatang Surabaya Tak Bisa Dipertanggungjawabkan 

Setelah dana keluar dari kas perusahaan, Ellia menyerahkannya kepada Ma'ruf Syah. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, uang tersebut ternyata tidak pernah diteruskan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Dugaan penggunaan uang kas untuk kepentingan serupa kembali muncul ketika jajaran direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim pada April 2025. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan periode 2013-2024.

Dalam perkara itu, Ma'ruf Syah kembali diduga meminta uang jasa pengacara sebesar Rp100 juta beserta sejumlah dana lainnya. Nurika dan Nahroni disebut menyetujui permintaan tersebut.

Akumulasi pengeluaran uang kas untuk kepentingan tersebut mencapai Rp2,41 miliar. Meski demikian, dana itu juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Pemeriksaan terhadap PDTS KBS tetap berlanjut.

BACA: Dua Direksi hingga Advokat Jadi Tersangka Korupsi KBS, Kejati Jatim Lakukan Penahanan 

Untuk menyamarkan pengeluaran tersebut, para tersangka diduga menyusun dokumen pertanggungjawaban fiktif. Dokumen itu meliputi laporan peninjauan standar operasional prosedur (SOP), perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, serta kuitansi pembayaran honorarium konsultan hukum.

"Tujuannya agar uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah merupakan kegiatan yang sah," ujar Punia.

Kejati Jatim menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS tersebut. Mereka terdiri atas dua pejabat direksi, seorang anggota Badan Pengawas, dan seorang advokat.

Selain dugaan penggunaan dana Rp2,41 miliar untuk mengupayakan penutupan perkara, audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga menemukan total uang kas PDTS KBS sebesar Rp3,27 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama 2025-2026.