Kamis, 19 November 2026 16:41 UTC

Kejati Jatim saat menahan salah satu dari 4 tersangka baru kasus korupsi di PDTS KBS, Kamis, 19 November 2026. Foto: Khaesar/Jatimnet
JATIMNET.COM, Surabaya – Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menemukan pengeluaran uang kas Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Total nilainya mencapai Rp3.270.559.452 selama periode 2025-2026.
Temuan tersebut menjadi bagian dari pengungkapan dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan daerah yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja menjelaskan, penyidik menemukan sejumlah pengeluaran kas perusahaan yang tidak didukung pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.
Dalam rincian yang diungkapkan, penggunaan uang kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp707.775.022 pada 2025. Sementara itu, pengeluaran serupa pada 2026 tercatat sebesar Rp152.784.430.
Sejumlah pengeluaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan operasional bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium.
Selain temuan tersebut, penyidik juga mendalami pengeluaran uang kas sebesar Rp2,41 miliar yang diduga digunakan untuk mengupayakan penutupan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dan Kejati Jatim.
Dugaan penyimpangan itu bermula ketika sejumlah direksi dan karyawan PDTS KBS menghadapi pemeriksaan terkait pengelolaan sewa tenant pada Februari 2025. Dalam perkembangannya, sejumlah dana perusahaan diduga dikeluarkan untuk kepentingan pendampingan hukum dan upaya menghentikan penanganan perkara.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik kejaksaan. Untuk menyamarkan pengeluaran, para tersangka diduga membuat dokumen pertanggungjawaban fiktif berupa laporan peninjauan standar operasional prosedur (SOP), perjanjian kerja sama (PKS), serta kuitansi honorarium konsultan hukum.
Pengungkapan temuan keuangan tersebut turut mengantarkan penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas dua pejabat direksi PDTS KBS, seorang anggota Badan Pengawas, dan seorang advokat.
Keempat tersangka masing-masing Moch Nahroni, Nurika Widyasanti, Ellia Emi Suprapto, dan Ma'ruf Syah. Kejati Jatim telah menahan mereka selama 20 hari, mulai 19 November hingga 8 Desember 2026, di Rutan Kelas I Surabaya cabang Kejati Jatim.
Temuan audit BPKP tersebut memperlihatkan persoalan pertanggungjawaban keuangan PDTS KBS yang kini menjadi perhatian penyidik. Kejati Jatim juga mendalami dugaan penggunaan uang kas Rp2,41 miliar untuk mengupayakan penutupan perkara, yang menjadi salah satu modus dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
