Sabtu, 21 November 2026 12:02 UTC

Ilustrasi rumah. Pixabay
JATIMNET.COM, Jombang – Waspadalah jika bertransaksi terkait dokumen rumah. Sekalipun dengan teman yang sudah kita sangat percaya. Sebab jika tidak, bisa beresiko menjadi korban penipuan.
Seperti yang dialami DKP (34), seorang warga Desa Pulo Lor, Kecamatan/Kabupaten Jombang, yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan yang melibatkan teman sekolahnya sendiri. Sertifikat tanah dan rumah miliknya diduga dialihkan atas nama orang lain tanpa sepengetahuannya, kemudian digunakan sebagai jaminan pinjaman bank senilai Rp500 juta.
Akibat persoalan tersebut, DKP justru menerima tagihan dari bank sekitar Rp425 juta karena kredit yang menggunakan aset miliknya sebagai agunan mengalami kemacetan.
DKP menuturkan, persoalan bermula ketika dirinya berencana menjual tanah dan rumah seluas 200 meter persegi di Jalan Gubernur Suryo. Ia memasang harga Rp700 juta untuk aset yang diperoleh dari hasil jerih payahnya tersebut.
Saat itu, DKP meminta bantuan teman sekolahnya berinisial AY yang bekerja sebagai mantri di salah satu bank milik pemerintah. Ia berharap AY bisa mencarikan pembeli atau membantu mengagunkan aset tersebut ke bank untuk memperoleh pinjaman Rp300 juta.
"Saya sampaikan, kalau ada pembeli tolong dicarikan. Kalaupun belum ada, saya minta tolong diagunkan ke bank, karena saya butuh dana Rp 300 juta," jelasnya, Sabtu, 21 November 2026.
Namun, AY kemudian menyarankan agar pengajuan kredit menggunakan identitas pihak ketiga berinisial AR, yang juga merupakan teman sekolah DKP. Alasannya, riwayat kredit DKP berdasarkan pemeriksaan BI Checking disebut kurang baik sehingga tidak memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman.
Dalam proses selanjutnya, seorang staf notaris berinisial A dari kantor notaris berinisial S di Pare, Kabupaten Kediri, mendatangi DKP pada 6 November 2023. Kedatangan tersebut untuk meminta tanda tangan dokumen ikatan jual beli (IJB) sebagai persyaratan administrasi.
"Lalu seorang staf notaris berinisial A dari Kantor Notaris berinisial S di Pare, Kabupaten Kediri, pada 6 November 2023 mendatangi saya untuk proses penandatanganan ikatan jual beli (IJB) sebagai syarat administrasi," ungkapnya.
"Berkas tersebut kemudian dititipkan melalui mantri bank berinisial I," sambungnya.
Setelah menandatangani dokumen tersebut, DKP mengaku tidak pernah mendapat informasi mengenai perkembangan pengajuan kredit. Ia juga tidak lagi dilibatkan dalam proses yang berlangsung di bank.
Kejanggalan baru terungkap pada awal 2024 ketika DKP menanyakan kepastian pinjaman yang diajukannya. Saat itu, pihak bank justru menyampaikan bahwa kredit atas nama AR telah dicairkan sejak Oktober 2023.
DKP mengaku terkejut setelah mengetahui nilai pinjaman mencapai Rp500 juta, jauh melebihi kebutuhannya yang hanya Rp300 juta. Ia juga menegaskan tidak pernah menerima uang dari pencairan kredit tersebut.
"Ternyata dicairkan di bank pelat merah di Pare sebesar Rp 500 juta. Padahal kebutuhan saya hanya Rp 300 juta. Tanpa sepengetahuan saya. Saya tidak pernah menerima uang sepeser pun," bebernya.
Persoalan semakin rumit setelah sertifikat tanah dan bangunan tersebut beralih nama menjadi milik AR. Sementara itu, kredit yang menggunakan aset tersebut sebagai jaminan mengalami kemacetan.
Pada 2024, bank kemudian menagih kewajiban kredit sekitar Rp425 juta kepada pihak yang berkaitan dengan objek agunan tersebut. DKP mengaku sempat mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum, tetapi mengurungkan niatnya setelah pihak yang terlibat berjanji menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
"Saya sempat berencana menempuh jalur hukum pada 2024. Namun hal itu urung saya lakukan setelah pelaku berjanji akan menyelesaikan kewajibannya secara kekeluargaan," ujarnya.
Kedua belah pihak kemudian menempuh upaya mediasi pada 2025 dengan mempertemukan DKP, AY, dan AR. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan penyelesaian hingga sekarang.
Karena merasa tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan haknya, DKP akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum. Ia berharap sertifikat tanah dan rumah yang selama ini menjadi miliknya dapat kembali ke nama semula.
"Keinginan saya cuma satu, sertifikat tanah dan rumah itu bisa balik semula atas nama saya," tukasnya.
Dalam upaya hukum tersebut, DKP mendapat pendampingan dari advokat Yesaya Yoga dari Firma Hukum Yesaya & Partners. Kuasa hukumnya telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polres Kediri pada 29 Juni 2026.
Yesaya menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan pada akta jual beli yang diterbitkan notaris. Dokumen itu diduga menjadi dasar pengalihan nama sertifikat tanah milik DKP kepada AR sebelum digunakan sebagai agunan kredit di salah satu bank milik pemerintah di Pare, Kabupaten Kediri.
"Kami telah membuat laporan polisi ke SPKT perihal dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen otentik (Notariil)," pungkasnya.
