Senin, 16 November 2026 09:00 UTC

Puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) saat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Jombang, Senin, 16 November 2026. Foto: Muhammad Yusuf/Jatimnet.
JATIMNET.COM, Jombang – Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) menyoroti dugaan penerapan 12 jam kerja sehari oleh perusahaan alih daya (outsourcing) yang mempekerjakan buruh di PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Diwek.
Mereka mendesak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jombang memeriksa dan menindak perusahaan yang diduga melanggar ketentuan jam kerja tersebut.
"Perusahaan, terutama outsourcing yang mempekerjakan karyawannya sampai 12 jam kerja harus ditindak tegas. Bagi kami, itu bentuk eksploitasi terhadap manusia, terutama buruh perempuan," kata Koordinator SBPJ, Hadi Purnomo saat berunjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Senin, 16 November 2026.
Dalam aksi tersebut, buruh juga meminta Disnaker memeriksa perusahaan yang diduga menerapkan sistem kerja 12 jam sehari. Mereka turut mempertanyakan keberadaan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Disnaker yang berkaitan dengan penerapan jam kerja tersebut.
"Kami meminta Pemkab Jombang memperketat pengawasan terhadap perusahaan. Hak pekerja, mulai dari upah layak hingga ketentuan jam kerja benar-benar dipenuhi," tegasnya.
Selain persoalan jam kerja, buruh juga menuntut kenaikan upah pada 2027. Hadi mengatakan, hingga kini pekerja belum mendapatkan kepastian mengenai regulasi penetapan upah untuk tahun depan.
Padahal, aturan tersebut menjadi landasan dalam menentukan besaran kenaikan upah yang akan diterima pekerja.
"Kami meminta kejelasan terkait kenaikan upah 2027. Sampai sekarang belum ada regulasi atau aturan yang jelas mengenai penetapan upah," ungkapnya.
Hadi menegaskan, buruh meminta kenaikan upah minimal 10 persen dari upah minimum kabupaten (UMK) Jombang saat ini yang sebesar Rp 3,3 juta. Namun, angka tersebut dinilai masih menjadi batas minimal jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja.
"Kalau bicara upah layak sesuai KHL, kami meminta kenaikan 10 persen. Sebenarnya upah layak itu lebih dari 10 persen," pungkasnya.
