Senin, 16 November 2026 01:00 UTC

Wakil Ketua DPRD Gresik Elvita Yuliati (dua dari kanan) saat menyosialisasikan Perda Nomor 7 Tahun 2026 tentang Peghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Perum GBA Kebomas, Minggu, 16 November 2026. Foto: Agus Salim/Jinet.
JATIMNET.COM, Gresik – Penyandang disabilitas di Kabupaten Gresik mendapat jaminan pemenuhan hak dalam mengakses beragam layanan dan fasilitas publik. Mulai pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan.
Jaminan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Peghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Untuk meningkatkan pemahaman warga tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik, Elvita Yuliati menyosialisasikan perda tersebut di Perum GBA Kebomas, Minggu, 15 November 2026.
Ia mengatakan, pemenuhan fasilitas dan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang perlu mendapat perhatian.
Diakuinya, fasilitas bagi disabilitas di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Gresik masih dirasa kurang merata, hanya wilayah tertentu seperti Gresik perkotaan saja.
"Dari aspirasi warga, kita mendengar bahwa fasilitas dan pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas sangat penting. Ini menjadi catatan bagi Fraksi kami dan akan diteruskan kepada anggota DPRD lainnya sesuai bidang terkait," ujarnya.
Sementara itu, Pemkab Gresik mulai mendorong penerapan Perda tersebut di lingkungan pendidikan. Sekolah diminta menyediakan fasilitas ramah disabilitas, mencegah perundungan, serta memberikan kesempatan belajar yang setara.
Kabid Kelembagaan SMP Dinas Pendidikan Gresik, Budi Prastya, mengatakan sejumlah sekolah telah menyediakan toilet khusus disabilitas, guru pembimbing khusus (GPK), serta alat bantu seperti kursi roda dan tongkat.
"Beberapa sekolah sudah memiliki kursi roda dan tongkat untuk membantu peserta didik yang membutuhkan," kata Budi.
Selain itu, UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (LPABK) dioptimalkan untuk memberikan pelatihan, konsultasi, dan pendampingan kepada sekolah maupun orang tua.
Penerapan perda ini diharapkan mampu mewujudkan Gresik yang inklusif serta menjamin hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Serta bisa merata diseluruh wilayah Kabupaten Gresik.
