Rabu, 27 Maret 2019 - 23:08
JATIMNET.COM, Surabaya – Pakar politik dan pengajar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Agus Sukristyanto mengatakan dalam negara demokrasi, menggunakan hak pilih atau tidak merupakan hak tiap warga.
Penyataan itu dilontarkan Agus untuk menanggapi imbauan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini agar warga menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019. Menurut Risma, masyarakat akan merugi sepanjang lima tahun mendatang jika tak memilih alias Golput.
“Kerugiannya itu apa dulu,” kata Agus melalui sambungan telepon, Rabu 27 Maret 2019.
BACA JUGA: Warga Surabaya Golput, Risma: Rugi Lima Tahun ke Depan
Risma, menurut Agus, harus bisa menjelaskan apa kerugian masyarakat itu. Bisa jadi, ia menduga, Risma sebagai wali kota melihat potensi Golput pada Pemilu yang berlangsung pada 17 April 2019 cukup besar. Sehingga ia mengeluarkan imbauan itu.
“Jadi sah saja, karena itu juga bagian dari pendidikan politik,” katanya.
Ia mengatakan di sejumlah negara, salah satunya Amerika, fenomena Golput juga terjadi. Tapi berbeda dengan kasus di Indonesia, Golput di negara itu terjadi karena warganya cenderung menganggap pasangan calon yang dihadirkan sama-sama berkualitas baik.
Sehingga mereka, “Tidak mempermasalahkan siapa yang jadi, karena mengacu pada konstitusi ketika menjadi presiden,” katanya.
BACA JUGA: Golput dari Pemilu ke Pemilu
Adapun di Indonesia, ia melanjutkan, warga menjadi Golput karena calon yang muncul tak sesuai dengan keinginannya. Baik secara pribadi maupun kelompok. Terlebih pada kampanye kini, muncul banyak pembelahan berdasarkan kelompok tertentu di masyarakat; semisal karena agama, latar belakang pekerjaan, dan ideologi politik.
“Nah dalam hal ini persoalannya kalau semakin banyak yang Golput itu dikhawatirkan tidak merefleksikan mayoritas pemilih,” katanya.
Menurut Agus, dengan kondisi seperti itu, partai politik semestinya tegas menjalankan fungsinya, yakni berperan sebagai organisasi pendidikan politik bagi rakyat. Bukan saling menjatuhkan, bahkan saling serang dengan isu negatif.
