JATIMNET.COM, Jakarta - DPR RI mengimbau kepada Presiden Joko Widodo segera menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal (JPH).

RPP tersebut diperlukan agar Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat segera melaksanakan perannya sesuai amanat Undang-undang (UU).

"Jangan sampai BPJPH berkepanjangan menikmati masa Iddah ya," kata anggota DPR Fraksi PKS Muhammad Iqbal Romzi saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama, Rabu 9 Januari 2019.  

BACA JUGA: Baru 40 Persen IKM Kantongi Sertifikat Halal

Seperti dilansir dari laman resmi Kemenag.go,id, Iqbal menilai Kemenag telah melakukan upaya untuk melahirkan RPP JPH.

"Untuk itu DPR perlu mendesak Presiden agar RPP segera disahkan atau ditandatangani di tahun 2019 ini supaya BPJPH segera bekerja," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala BPJPH Sukoso memastikan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (RPP JPH) telah diparaf oleh menteri-menteri terkait.

Menurut Sukoso, ada tujuh menteri yang turut memberikan paraf Rancangan PP JPH. Mereka adalah Menko Bidang PMK, Menko Bidang Perekonomian, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian.

BACA JUGA: ISEF Permudah Sertifikasi Halal dan Manfaat Wakaf

"Semua sudah paraf, sehingga RPP bisa diajukan ke Presiden untuk ditandatangani," ujar Sukoso.

Sebelum PP JPH terbit, BPJPH belum bisa beroperasi. Karena itu pengajuan permohonan pengajuan sertifikasi halal mengikuti ketentuan dalam pasal 59 dan 60 UU JPH.

Artinya, kewenangan sertifikasi halal masih tetap dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Penyusunan Rancangan PP JPH, kata Sukoso, telah melalui proses cukup panjang yakni sejak Oktober 2014, atau sejak UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan.