JATIMNET.COM, Madiun – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota akan menggeliatkan perekonomian lokal. Sebab, proses perizinan usaha maupun investasi bisa lebih cepat dan sederhana.

Dengan demikian, pihak investor akan mengembangkan usahanya di daerah yang akses transportasinya lebih cepat. Selain itu, nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih rendah dibandingkan daerah ring 1 (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto).

Salah satu daerah yang dinilai potensial untuk pengembangan industri adalah Kabupaten Madiun. Sebab, wilayahnya dilalui jalan tol ruas Ngawi – Kertosono. Dua pintu jalur cepat itu juga berada di daerah tersebut.

BACA JUGA: MenPAN RB Tjahjo Kumolo: MPP Daerah untuk Sinkronisasi Program Mempercepat Pelayanan Masyarakat

Menurut Emil, potensi peningkatan ekonomi akan lebih cepat seiring dengan program nasional Selingkar Wilis. Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah yang termasuk di dalamnya, selain Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Nganjuk, Kediri, dan daerah sekitarnya.

“Perekonomian akan tumbuh cepat (di sana),” ujar Emil saat memberikan sambutan sebelum peresmian MPP Kabupaten Madiun oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Rabu, 24 November 2021.

Ia menyatakan infrastruktur lain yang akan mempercepat peningkatan perekonomian di kawasan barat Jawa Timur adalah rencana pembangunan jalan tol ruas Kertosono-Kediri. “Daerah akan mudah diakses dari bandara maupun pelabuhan,” ujar mantan Bupati Trenggalek ini.

BACA JUGA: Wapres Maruf Puji Inovasi Banyuwangi di Bidang Pelayanan Publik

Oleh karena itu, Pemprov Jawa Timur mendorong kabupaten/kota untuk terus berinovasi dalam pengembangan perekonomian. Dengan demikian, permasalahan kemiskinan maupun pengangguran akan terselesaikan.

Sementara itu, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro menyatakan pihaknya sangat terbuka dengan investor bagi pemilik modal yang ingin mengembangkan usaha di daerah itu, maka proses perizinannnya akan dipermudah.

Kebijakan itu dinyatakan sudah mulai menampakkan hasil. Sejumlah pabrik akhirnya berdiri dan memulai usahanya. Hal ini memberikan multi player effect dengan terserapnya tenaga kerja lokal. “Warga yang tidak bekerja di perusahaan juga bisa menyediakan bahan  bakunya,” ujar bupati yang akrab disapa Kaji Mbing ini.