JATIMNET.COM, Surabaya – Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali belum bisa memastikan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) digunakan sebagai venue Piala Dunia U-20 tahun 2021.

“Pemerintah hanya menyiapkan sarana dan prasarana. Keputusan akhir ada di FIFA, stadion mana yang digunakan,” ujar Zainuddin usai menghadiri acara Santripreneur Expo di Universitas Islam Negeri Surabaya Sunan Ampel (UINSA), Minggu 24 November 2019.

GBT mendapat saingan sembilan stadion lain untuk kemudian dipilih enam yang akan menggelar putaran final Piala Dunia U-20 2021. Kesembilan stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno (Jakarta), Pakansari (Kabupaten Bogor), dan Stadion Manahan (Solo).

BACA JUGA: Sidak GBT, Risma Tanyakan Bau Sampah pada Warga

Selain itu, Stadion Kapten I Wayan Dipta (Gianyar), Mandala Krida (Yogyakarta), Jakabaring (Palembang), Wibawa Mukti (Cikarang), Patriot Candrabhaga (Bekasi), dan Si Jalak Harupat (Kabupaten Bandung).

Kendati demikian, pihaknya berharap semua venue yang sudah terdaftar saat bidding segera menyiapkan diri. “Sebagai negara yang sudah ditunjuk tentu harus menyatakan kesiapan dengan sungguh-sungguh,” ungkapnya.

Zainuddin berharap, tidak hanya stadion utama untuk pertandingan, sarana dan prasarana penunjang juga harus diperhatikan. Termasuk tempat latihan harus segera dipersiapkan dengan baik.

BACA JUGA: Menpora Tak Bisa Masuk GBT, Golkar Akan Interpelasi Pemkot Surabaya

Sebab, lanjutnya, informasinya yang didapatkan negara peserta Piala Dunia U-20 2021 sudah datang paling cepat enam bulan sebelum pertandingan. “Mereka butuh penyesuaian cuaca, kemudian situasi dan budaya setempat. Saya kira semua hal yang jadi kebutuhan harus segera disiapkan,” tuturnya.

Ihwal suntikan dana dari pemerintah pusat, Zainuddin menyebutkan, belum ada keputusan terkait hal tersebut. Pihaknya masih menunggu keputusan presiden (keppres) dan instruksi presiden (inpres).

“Nah itu akan ada keppresnya, kemudian ada inpresnya tentang penyelenggaraan Piala Dunia. Kemudian tentang kepanitiannya penyelenggara atau organisasinya adalah kewenangan federasi atau PSSI. Pemerintah hanya sebagai pengarah,” tandasnya.