Rabu, 12 Juni 2019 - 22:09
JATIMNET.COM Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengupayakan pendekatan untuk memungut pajak dari kegiatan ekonomi digital yang selama ini belum dilakukan secara optimal.
“Untuk perusahaan yang dianggap digital, teman-teman pajak punya basis penghitungan dengan estimasi berdasarkan data yang nanti disepakati," ujar Sri Mulyani, Rabu 12 Juni 2019.
Sri Mulyani menegaskan upaya ini harus dilakukan karena setiap kegiatan ekonomi di Indonesia harus dipungut pajak sesuai dengan perundang-undangan.
Ia memastikan pengenaan tarif pajak penghasilan dari setiap transaksi ekonomi digital akan tetap sama dengan kegiatan jual beli konvensional.
BACA JUGA: Sri Mulyani Batasi Tenaga Kerja Asing Dalam Negeri
Namun, menurutnya, yang membedakan adalah tata cara pungutan karena Badan Usaha Tetap (BUT) yang terlibat dalam kegiatan ekonomi digital tidak seluruhnya punya perwakilan di Indonesia.
Salah satu pendekatan pungutan yang diupayakan adalah kewajiban perpajakan berdasarkan seberapa banyak transaksi ekonomi atau volume kegiatan yang diperoleh dalam satu negara.
“Karena mereka perusahaan digital, jadi kita lihat how much they generate revenue dalam satu negara yang disebut economic present daripada physical present," ujarnya.
Pendekatan ini akan dilakukan sembari adanya konsensus bersama dari negara-negara G20 untuk memungut pajak dari kegiatan ekonomi digital.
BACA JUGA: Indikator Makro Ekonomi 2020 Telah Pertimbangkan Risiko
Upaya unilateral tersebut selama ini telah dilakukan pemerintah Inggris dan Prancis dalam memungut pajak dari transaksi elektronik.
“Dua negara ini sudah melakukan secara unilateral, walau belum ada approach yang disepakati. Jadi, Inggris dan Prancis sudah menyepakati sendiri basis pajak berdasarkan economic present,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan pungutan ini dapat dilakukan secara fair berbasis informasi dari penjualan, iklan maupun data-data lainnya, serta mampu terintegrasi apabila telah tercipta kesepakatan global.
“Seandainya pada 2020 prinsip-prinsip ini bisa disepakati oleh G20 maupun lebih dari 100 yuridiksi, maka ada konversi pendekatan unilateral itu menjadi kesepakatan yang bersifat global," kata Sri Mulyani. (ant)
