Megawati Didorong Kembali Pimpin PDIP

Isu regenerasi dibantah
David Priyasidharta

Sabtu, 22 Juni 2019 - 07:52

megawati-didorong-kembali-pimpin-pdip

Ilustrasi oleh Gilas Audi

JATIMNET.COM, Semarang - Megawati Soekarnowati masih digadang-gadang untuk kembali memimpin Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dukungan penuh dicurahkan oleh seluruh DPC se-Jawa Tengah.

Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto memastikan seluruh DPC mendukung Megawati kembali menjabat sebagai ketua umum partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Semua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah bulat mengusulkan kembali Bu Mega sehingga saya pastikan seluruh DPC yang ada di Jateng juga akan mengikutinya," katanya di Semarang, Sabtu 22 Juni 2019.

BACA JUGA: Megawati Sebut Golput Pengecut

Aspirasi tersebut sudah disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional PDIP yang digelar di Jakarta pada Rabu 19 Juni 2019. Menurut pria yang akrab disapa Bambang Pacul, pengusulan kembali Megawati Soekarnoputri memimpin partai didasari beberapa alasan.

Menurut Bambang, PDIP menjadi partai yang sangat solid di bawah kepemimpinan putri proklamator Kemerdekaan RI. "Dipimpin Bu Mega partai solid, tidak ada ribut," ujarnya.

Dengan usulan yang sudah bulat tersebut, lanjut dia, Kongres V PDIP mendatang hanya menjadi ajang pengesahan kembali Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode selanjutnya.

"Hal itu berarti isu regenerasi yang sempat disebut akan terjadi dalam kepemimpinan PDIP tidak akan terjadi," katanya.

BACA JUGA: Jelang Ramadan, Megawati Nyekar ke Makam Bung Karno

Bambang menyebut pelaksanaan Kongres V PDIP merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, termasuk penentuan kepengurusan DPP PDIP ke depan. "Apakah akan ada ketua harian atau bagaimana, nanti terserah Bu Mega," ujarnya.

Terkait dengan pelaksanaan Kongres V PDIP yang dipercepat, Bambang menyebut itu bertujuan agar partai solid dalam mengawal pemerintahan Presiden Jokowi ke depan dan tidak bermaksud mendahului keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bahwa tren kemenangan iya, atas estimasi itu kongres dipercepat. Jadi saat presiden dilantik dan membentuk kabinet, keorganisasian partai sudah pararel dengan terbentuknya organisasi pemerintahan," kata Bambang. (ant)

Baca Juga