JATIMNET.COM, Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung digitalisasi data perlindungan sosial (Perlinsos).

Langkah ini sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk membantu mengusulkan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial (bansos).

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendorong berbagai elemen masyarakat terlibat dalam Gerakan Nasional Peduli Tetangga dengan menjadi agen Perlinsos. Sebelum menjalankan peran tersebut, calon agen perlu melakukan aktivasi IKD.

"Saya rasa gerakan peduli tetangga ini sangat baik, karena tetangga ini bisa tahu kondisi warga layak menerima bansos atau tidak," kata Mas Dhito, Senin, 12 Oktober 2026. 

Melalui keterlibatan masyarakat, pemerintah berharap penyaluran bansos semakin tepat sasaran. Warga yang tergolong miskin tetapi belum menerima bantuan juga dapat diusulkan melalui agen Perlinsos untuk masuk dalam pendataan.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Wirawan, mengatakan pihaknya mengoptimalkan 28 titik pelayanan administrasi kependudukan untuk mempercepat aktivasi IKD. Pelayanan juga dilakukan dengan mendatangi desa-desa.

Pada September 2026, layanan jemput bola menyasar 20 desa di Kecamatan Mojo dan melayani lebih dari 4.000 warga untuk aktivasi IKD. Kegiatan serupa berlanjut pada Oktober di desa-desa wilayah Kecamatan Ngancar, Kayen Kidul, dan Wates.

"Dalam rangka mendukung program Perlinsos ini kita juga turun ke desa-desa melakukan percepatan aktivasi IKD," ungkap Wirawan.

Percepatan juga dilakukan melalui kerja sama lintas instansi. Pada 2 dan 5 Oktober 2026, Disdukcapil, Dinas Sosial, dan Polres Kediri berkolaborasi melayani aktivasi IKD sekaligus pendaftaran agen Perlinsos bagi 388 anggota Polres Kediri.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, menyebut agen Perlinsos dapat berasal dari unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), pemerintah desa melalui RT/RW, hingga masyarakat umum.

Agen tidak hanya membantu digitalisasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bansos, tetapi juga mengusulkan kelompok rentan dan warga yang dinilai membutuhkan bantuan.

Kabupaten Kediri membutuhkan 3.725 agen Perlinsos. Hingga saat ini, sebanyak 3.637 orang telah terdaftar, sehingga masih diperlukan tambahan agen untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Di sisi lain, dari total 615.926 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Kediri, sebanyak 122.393 KK tercatat sebagai KPM bantuan sosial, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, baru 20.538 KK yang tercatat dalam data Perlinsos.

"Target kita akhir tahun ini setidaknya 122.393 KK yang sebelumnya telah tercatat sebagai KPM bansos bisa selesai dilakukan digitalisasi data Perlinsos," pungkas Subur.