JATIMNET.COM, Jember – Kasus dugaan penganiayaan yang menimpa empat siswa Sekolah Rakyat memantik reaksi Komisi D DPRD Kabupaten Jember.

Sejumlah wakil rakyat tersebut melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SR yang berlokasi di Jalan MH Thamrin, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Selasa, 27 Oktober 2026.

Dalam kegiatan itu, Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsi Khoris meminta pengelola SR memastikan keamanan siswa sekaligus mencegah dugaan penganiayaan terulang.

Empat siswa yang menjadi korban dinyatakan telah kembali mengikuti pembelajaran di sekolah setelah menjadi pendampingan psikologis. Adapun penanganan hukum masih berjalan di pihak kepolisian.

“Untuk korban sudah sembuh dan sudah masuk. Kalau pendampingan secara psikologi sudah, tinggal yang secara hukum masih di Polres dan kemarin sudah olah TKP,” ujar Sunarsi.

Kasus dugaan penganiayaan terhadap empat siswa kelas X atau kelas 1 SMA itu diduga dilakukan dua mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan) pada Minggu malam, 18 Oktober 2026. Kedua mahasiswa itu tengah menjalankan tugas pendampingan kedisiplinan.

Dugaan penganiayaan disebut bermula ketika salah satu siswa diketahui merokok di lingkungan asrama. Meski demikian, rangkaian kejadian dan dugaan keterlibatan kedua mahasiswa masih harus mengacu pada hasil penyelidikan kepolisian.

Sunarsi menilai, penanganan pascakejadian tidak cukup hanya dengan memulihkan kondisi korban. Pengelola juga perlu mengevaluasi sistem penerimaan dan pengawasan terhadap orang-orang yang bertugas mendampingi siswa.

“Siapa pun yang mau praktik, mendampingi, mengajar, atau masuk ke sini harus ada persyaratan khusus. Jangan sampai siswa mengalami trauma ketika menghadapi pendamping baru atau orang-orang yang baru masuk,” katanya.

Menurut Sunarsi, penerapan kedisiplinan di sekolah tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan melalui pendekatan edukatif tanpa kekerasan.

Setiap pendamping perlu memahami karakteristik siswa dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman. “Anak-anak ini perlu ditangani dengan hati dan lemah lembut,” ujarnya.

Komisi D DPRD Jember juga meminta pengelola melengkapi kamera pengawas atau CCTV, terutama di area yang belum terjangkau pengawasan. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan keamanan sekaligus mendukung penelusuran jika terjadi persoalan di lingkungan sekolah.

Sunarsi menyebut sebagian area sekolah telah dilengkapi CCTV, tetapi pemasangannya belum merata. Ia meminta pengelola mengevaluasi titik-titik yang membutuhkan tambahan kamera pengawas.

Sekolah Rakyat Jember saat ini menampung 109 siswa tingkat sekolah dasar (SD), 139 siswa sekolah menengah pertama (SMP), dan 84 siswa sekolah menengah atas (SMA). Aktivitas pendidikan yang berlangsung hingga malam hari membuat pengawasan terhadap siswa perlu mendapat perhatian serius.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Jember, Kartika Sari, belum dapat dimintai keterangan langsung saat awak media mendatangi sekolah. Berdasarkan informasi dari pihak sekolah, Kartika sedang menjalankan tugas di luar kota.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi, Andika, menjelaskan bahwa setiap pengunjung dari luar wajib melapor kepada petugas keamanan, mengambil kartu identitas pengunjung, dan mengisi buku tamu sebelum memasuki area sekolah. Namun, saat awak media tiba, pos keamanan dalam keadaan tanpa petugas.

Hingga berita ini ditulis, pihak sekolah belum memberikan keterangan langsung mengenai evaluasi penanganan pascakejadian maupun langkah pencegahan agar dugaan kekerasan serupa tidak terulang.

 

Reporter: Fauzan Arif Satrio