JATIMNET.COM, Mojokerto — Kepedulian terhadap kebutuhan pangan masyarakat terus menjadi perhatian Pemerintah Kota Mojokerto. Sebanyak 14.373 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Mojokerto mendapatkan bantuan pangan berupa beras tahap IV dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Bantuan tersebut disalurkan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap KPM menerima total 30 kilogram beras, masing-masing 10 kilogram untuk setiap bulan.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui masing-masing kelurahan di Kota Mojokerto mulai 13 hingga 23 Agustus 2026.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari turut memastikan langsung proses penyaluran bantuan tersebut. Senin, 17 Agustus 2026, Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari, meninjau penyaluran bantuan di Kelurahan Meri.

Kehadiran wali kota menjadi bagian dari upaya Pemkot Mojokerto memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran dan proses distribusinya berjalan lancar.

“Ini bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional tahap keempat. Tiga bulan sekaligus disalurkan untuk Juli, Agustus, dan September. Masing-masing KPM mendapatkan 30 kilogram beras,” ujar Ning Ita.

Penerima bantuan merupakan keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Penetapan tersebut menjadi dasar dalam memastikan bantuan pangan diberikan kepada masyarakat sesuai kriteria penerima manfaat.

Menariknya, penyaluran bantuan pangan tidak hanya menjadi momentum untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pemkot Mojokerto sekaligus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan melalui percepatan perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Tim IKD dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) diterjunkan di sejumlah titik penyaluran bantuan. Masyarakat yang datang menerima bantuan juga mendapatkan kesempatan memperoleh pelayanan secara langsung.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Mojokerto mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kegiatan yang melibatkan banyak warga dimanfaatkan secara optimal agar berbagai layanan publik dapat diberikan dalam satu kesempatan.

Ning Ita menargetkan perekaman IKD warga Kota Mojokerto dapat mencapai 100 persen hingga akhir 2026.

“Kami ingin capaian perekaman IKD warga Kota Mojokerto bisa 100 persen sampai akhir tahun 2026. Setiap ada kegiatan yang mengumpulkan masyarakat, tim IKD dan Perlinsos akan turun langsung di masing-masing titik untuk mempercepat pencapaian target tersebut,” jelasnya.

Menurut Ning Ita, keberadaan IKD tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi kependudukan. Data kependudukan yang lengkap dan terintegrasi menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai program pemerintah.

Dengan data yang semakin akurat dan terintegrasi, pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif. Termasuk dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial agar bantuan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang tepat.

Pemkot Mojokerto terus mendorong agar berbagai program pelayanan masyarakat dapat berjalan beriringan.

Penyaluran bantuan pangan menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan administrasi kependudukan.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang semakin dekat, mudah, dan tepat sasaran.

Bagi masyarakat penerima manfaat, bantuan beras yang disalurkan selama tiga bulan sekaligus diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pangan keluarga.

Sementara bagi pemerintah, percepatan IKD menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola data kependudukan yang semakin terintegrasi sebagai fondasi pelayanan publik dan program perlindungan sosial.

Melalui kolaborasi berbagai layanan dalam satu kegiatan, Pemkot Mojokerto menunjukkan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(adv/inforial)