Minggu, 21 April 2019 - 17:27
JATIMNET.COM, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya tidak mau menyerah dan memastikan bakal menempuh langkah hukum selanjutnya setelah dinyatakan kalah atas banding yang diajukan PT Maspion ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur terkait sengketa lahan di Jalan Pemuda.
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, pasca putusan PTUN Jawa Timur pihaknya langsung berkoordinasi dengan pengacara Pemkot Surabaya dan pengacara negara atau kejaksaan. Langkah itu untuk memastikan tindakan apa selanjutnya yang harus diambil guna menyelamatkan aset Jalan Pemuda 17.
"Kami akan kordinasikan seperti apa nanti," ujar Yayuk, begitu Maria Theresia Ekawati Rahayu biasa dipanggil dalam keterangan resminya, Minggu 21 April 2019.
BACA JUGA: Kartini di Mata Gubernur Perempuan Pertama di Jatim
Sengketa lahan ini bermula tahun 1994. Persil yang diperebutkan dengan PT Maspion adalah seluas 3.713 meter persegi di Jalan Pemuda.
Awalnya memang lahan ini milik Pemkot Surabaya. Kemudian pada 16 Januari 1996, Pemkot Surabaya dan PT Maspion melakukan perjanjian penyerahan penggunaan tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) selama 20 tahun.
"Setelah ditandatangani perjanjian penyerahan penggunaan tanah itu, lalu pemkot menerbitkan sertifikat HGB no.612/Kelurahan Embong Kaliasin atas nama PT Maspion seluas 2.115,5 meter persegi dengan masa berlaku sertifikat ini hingga 15 Januari 2016," ungkap Yayuk.
Pemkot, lanjutnya, memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) berupa kantor kepada PT Maspion pada 19 November 1997. Izin tersebut tertuang dalam surat bernomor 118/569-95/402.05.09/1997.
BACA JUGA: Pemkot Surabaya Rehab 56 Gedung SD dan SMP
"Jadi, tugas pemkot saya kira sudah selesai dengan memberikan sertifikat HGB dan IMB, sehingga lahan itu bisa langsung digunakan oleh Maspion," urainya.
Tetapi yang terjadi ternyata sampai sekarang belum dimanfaatkan maksimal. Sebaliknya, PT Maspion malah mengajukan permohonan perpanjangan HGB di atas HPL pada 29 September 2015 dan disusul surat tanggal 7 Januari 2016 yang memohon percepatan HGB di atas HPL.
"Karena selama ini kurang dimanfaatkan dengan maksimal dan waktu perjanjiannya sudah habis, maka pada tanggal 15 Januari 2016, Pemkot Surabaya memberitahukan kepada Maspion bahwa waktu perjanjiannya sudah berakhir," urainya.
Menurut Yayuk, setelah berakhirnya perjanjian itu, Pemkot Surabaya sudah berkali-kali bersurat kepada PT Maspion yang menjelaskan bahwa persil itu akan digunakan sebagai alun-alun Kota Surabaya. Namun tidak digubris.
Pemkot pun sudah pernah mengeluarkan peringatan satu, dua, dan tiga. Lagi-lagi diabaikan oleh PT Maspion.
BACA JUGA: Risma Dorong Toko Kelontong Ambil Peluang di Bulan Ramadan
"Semua proses ini sudah diatur dalam PP 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Pada pasal 35 dan 36 dijelaskan bahwa HGB itu berakhir sebagaimana perjanjian, dan setelah berakhir maka tanahnya dikuasai kembali oleh pemegang HPL. Jadi, pemkot hanya ingin mengambil haknya kembali, masak itu salah?" kata Yayuk.
Setelah berbagai proses itu, persoalan lalu berlanjut ke pengadilan negeri dan di PTUN. Di PTUN Surabaya, Pemkot Surabaya diputuskan menang. Tapi hasil berbeda di PTUN Jatim, yang menyatakan bahwa pemkot kalah.
Yayuk memastikan bahwa semua proses yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya sudah sesuai aturan dan tidak pernah memberikan harapan palsu kepada PT Maspion. Perihal masalah PT Maspion dengan perusahaan lain yakni PT Singa Barong Kencana, ia menegaskan tidak ada kaitannya dengan pemkot.
"Tolong dibedakan. Apalagi kami pastikan tidak pernah memberikan izin pengelolaan kepada pihak lain kecuali PT Maspion, tidak mungkinlah kami memberikan izin pengelolaan kepada dua pihak," katanya.
