Selasa, 16 July 2019 14:38 UTC
BUS JELAJAH: Pembukaan Kegiatan KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kota Probolinggo. Foto: Zulkiflie.
JATIMNET.COM, Probolinggo – KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, dibuka di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kota Probolinggo, Selasa 16 Juli 2019.
Penasehat lembaga anti rasuah (KPK), Budi Santoso menyebut ada 18 laporan dugaan korupsi di Probolinggo, sejak tahun 2014 hingga 2018. Namun untuk Januari hingga 1 Juli 2019, laporan dugaan korupsi di Kota Probolinggo masih zero.
Budi mengatakan, dari 18 laporan yang ada KPK sudah memverifikasi tiga laporan dugaan tindak pidana korupsi. Dan setelah diverifikasi, baru melangkah ke tahap selanjutnya. Namun demikian, Budi enggan menjelaskan secara detail kasus yang dilaporkan menyangkut masalah apa.
BACA JUGA: ini yang Dilakukan KPK di Probolinggo
“KPK masih dalami laporan itu, tentu kami tak bisa jelaskan secara rinci kasusnya apa, karena itu bagian strategi kami. Untuk penyelidikan prosesnya seperti Anda ketahui, KPK tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan surat SP3. Begitu naik penyidikan maka tidak ada cerita dihentikan,” jelas Budi.
Lanjutnya, KPK kata Budi, tidak diperbolehkan mengungkapkan kasus yang tengah ditangani, dimana strateginya jika telah memenuhi dua unsur bukti yang memadai maka investigasi terus dilanjutkan. Dan terkait 18 laporan di Kota Probolinggo atau Kabupaten Probolinggo, sampai kini masih berupa data.
Senada disampaikan Direktrur Pengaduan Masyarakat KPK, Cahya Hardianto Harefa. Menurutnya KPK sudah mendalami beberapa laporan di Probolinggo, yang jumlahnya tak sampai ratusan. Dijelaskan jika laporan dugaan tindak pidana korupsi yang ada, masih sebatas data dan berkas laporan.
BACA JUGA: Warga Surabaya Antusias Belajar Anti Korupsi di Bus KPK
“Mari semuanya bersama-sama berpartisipasi, dalam upaya pencegahan praktik tindak pidana korupsi,” ujar Cahya.
Sementara Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin mengatakan, dari data KPK progres koordinasi pencegahan korupsi di Kota Probolinggo di tahun 2014 – 2018 memiliki poin 46 persen, atau peringkat 36 dari 39 kota/kabupaten. Dan semenjak tahun 2019 , mulai Januari hingga 1 Juli naik ke posisi 28 dari 39 Kota/ Kabupaten Se-Jawa Timur.
“Kehadiran bus road show KPK ke Kota Probolinggo, tentu sangat menguntungkan pemerintah. Ini titik nol kepemimpinan saya dan wakil saya, dimana kedepan kami akan terus mengevaluasi berkoordinasi, untuk pencegahan korupsi di Kota Probolinggo semakin baik,” jelas Hadi.
Sekedar informasi, periode 2014-2019 KPK menerima ribuan laporan dugaan tindak korupsi. Dan sampai saat ini, Jawa Timur tertinggi dalam hal penindakan oleh KPK. Jumlah tersangka hingga terdakwa mencapai 85 orang, lalu Jawa Barat dan disusul Sumatera Utara.