Perempuan diimbau untuk tidak Golput saat Pemilu

KPI Jatim Ingatkan Ancaman Pidana Dibalik Kampanye Golput

Dyah Ayu Pitaloka
Dyah Ayu Pitaloka

Kamis, 14 Maret 2019 - 16:17

JATIMNET.COM, Surabaya – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur menolak kampanye Golput dalam pemilu. KPI mengingatkan kampanye untuk tidak menggunakan hak pilih adalah pelanggaran pidana dalam undang-undang Pemilu.

Selain itu, KPI menilai peran perempuan dalam pemilu serentak penting untuk meningkatkan keterwakilan suara mereka dalam bidang politik.

Sikap Golput menurut KPI adalah bagian dari proses demokrasi dan tidak terancam pidana.

Namun mengampanyekan atau mengajak Golput adalah pelanggaran pidana atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dikutip dalam siaran pers KPI yang diterima Jatimnet.com Rabu 13 Maret 2019.

BACA JUGA: Mahfud MD: Ajak Orang Lain Golput Langgar Undang-Undang 

Pasal 515 menyebutkan ajakan untuk tidak menggunakan hak pilih terancam pidana penjara maksimal 3 tahun dengan denda maksimal Rp 36 juta.

“Tidak ada ancaman pidana bagi orang yang Golput. Namun mengkampanyekan golput memiliki risiko hukum dan politik yang serius. Tindakan ini dapat diancam pidana sesuai dengan UU Pemilu,” kata Wiwik Afifah, Sekretaris Wilayah KPI Jawa Timur.

Selain itu, Golput bagi pemilih perempuan akan merugikan bagi keterwakilan perempuan di bidang politik. Saat ini Indonesia berada di peringkat 72 dari 144 negara dalam bidang pemberdayaan politik. Data itu berasal dari The Global Gender Gap Report (2016).

“Gerakan goput kontraproduktif dengan upaya gerakan politik perempuan,’ kata Wiwik.

BACA JUGA: Jumlah Pemilih Disabilitas Jatim 63.458

Gerakan itu juga tidak sesuai dengan upaya KPI dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pemilu dan politik di Jawa Timur sejak tahun 1999.

Pemilu serentak tidak hanya memilih presiden beserta calon presiden, tetapi juga anggota legislatif di tingkat daerah hingga pusat yang bekerja hingga lima tahun kedepan.

KPI Jawa Timur mencatat 40,8 persen Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR RI hingga kabupaten untuk Pemilu 2019 adalah perempuan.  

Suara perempuan penting untuk menentukan keterwakilan dalam politik mengingat jumlahnya mencapai lebih dari 50 persen Data Pemilih Tetap (DPT).

BACA JUGA: Sebanyak 537 Pemilih di Tuban Ingin Nyoblos di Luar

Keterwakilan perempuan dalam politik serta peran aktiv dalam pemilu diharapkan mampu mengikis ketidakadilan akibat peran gender yang berbeda.

“KPI Jatim percaya keterwakilan perempuan mampu meningkat perbaikan hidup perempuan Indonesia. Golput bukanlah pilihan untuk menaikan keterwakilan perempuan di parlemen,” katanya.

Baca Juga

loading...