JATIMNET.COM, Surabaya – Kota Surabaya berpeluang mendapat akreditasi kota lahan basah dunia. Penghargaan ini tidak lepas peran pemerintah yang mengembangkan mangrove di beberapa tempat.

“Surabaya diusulkan sebagai salah satu nominator meraih akreditasi pengolahan kota lahan basah dunia atau internasional,” kata Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai KLHK Saparis Sudaryanto usai bertemu Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Selasa 10 Maret 2020.

Menurut Saparis, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menganggap Pemkot Surabaya terbukti sanggup dan memiliki kemauan mengembangkan mangrove. Langkah ini bukan saja melindungi abrasi, tapi juga menjaga ekosistem dan habitat pantai.

“Berbagai program bisa dimasukkan, seperti upaya pemkot membangun waduk maupun bozem untuk mengendalikan banjir, serta menumbuhkan ekonominya. Dan yang paling penting mengolah lahan basahnya itu,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemkot Kitakyushu Jepang Teliti Ekosistem Mangrove

Saparis memastikan bahwa pengolahan lahan basah menjadi komitmen Pemerintah RI. Sebab sejauh ini pemerintah pusat sudah meratifikasi Konvensi Ramsar sejak 1991 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1991.

Konvensi Ramsar adalah perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Nama resmi konvensi ini adalah The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat.

“Pemerintah (KLHK) mengusulkan Surabaya dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur,  Jambi, untuk mendapatkan akreditasi pengolahan kota lahan basah tingkat dunia,” Saparis menambahkan.

Kondisi saat ini, lanjut Saparis, Surabaya lebih kompleks dan sangat pantas mendapatkan akreditasi itu. Di samping mengembangkan mangrove, pembangunan waduk dan bozem, pemkot juga menata sepanjang aliran sungai, baik di kanan maupun kiri. Hal ini lebih kompleks karena melibatkan berbagai pihak.

BACA JUGA: Tanam Mangrove, Risma Berharap Turunkan Suhu Surabaya hingga 18 Derajat Celsius

“Menurut saya ini lebih bagus dan lebih kaya. Apalagi Surabaya sebagai kota metropolitan,” ungkapnya.

Selain itu, kata kunci yang paling menarik dari Surabaya adalah meskipun minim dana, tapi pemkot sanggup mengembangkan lahan basah. Sebab, Risma bersama Pemkot Surabaya berhasil melibatkan multi stakeholder dan masyarakat.

Setelah menggelar pertemuan, dia meminta Risma melengkapi dokumen. Salah satunya surat yang ditujukan kepada Menteri LHK untuk memperoleh endorsement letter atau surat dukungan ke Sekretariat Ramsar. “Nanti akan dimasukkan, bulan Juni akan dinilai,” imbuhnya.

BACA JUGA: Ribuan Mangrove Ditanam dan Ratusan Kepiting Dilepas di TPI Romokalisari Surabaya

Sementara itu, Risma menyanggupi penyelesaian dokumen beserta suratnya. Dalam pertemuan itu, Risma juga menjelaskan beberapa hal tentang upaya pengembangan area mangrove dan bozem.

“Pemkot banyak membangun bozem dan tanggul serta pengendalian tepi sungai. Makanya Surabaya mudah mengendalikan banjir,” urainya.

Ia juga memastikan akan terus mengembangkan mangrove. Demikian juga pembebasan lahan untuk terus menanam mangrove. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemkot banyak disampaikan dalam pertemuan itu.

“Banyak, cari apa saja ada di Surabaya. Surabaya memang tidak punya uang, tapi punya cara. Makanya pelibatan masyarakat itu juga sangat penting,” pungkasnya.