JATIMNET.COM, Surabaya - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntaskan masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Ia menyebut aksi massa yang terjadi di Papua, bukan hanya terjadi terkait persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, melainkan puncak ekspresi masyarakat terhadap ketidak adilan yang terjadi kepada mereka.

"Aksi turun jalan di Papua merupakan ekspresi masyarakat Papua soal keadilan, kasus Wasior dan Wamena misalnya di Kejagung macet,” ungkapnya di Kantor LBH Surabaya, Jalan Kidal Surabaya, Senin 26 Agustus 2019.

BACA JUGA: Lima Anggota TNI Diskors Terkait Ujaran Rasis di Depan Asrama Mahasiswa Papua 

Ia menambahkan, sederet kasus yang terjadi di Papua belum transparan dan diselesaikan secara komprehensif, termasuk kasus persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

“Kasus Paniai pada Desember 2014 sebagai contoh, saat itu pemerintah berjanji untuk menyelesaikan ini, lalu puncaknya muncul ketegangan yang terkait peristiwa Kalasan, ini menandakan penyelesaian kasus HAM harus komprehensif," tambahnya.

Secara khusus, pihaknya menyorot kejadian persekusi terhadap mahasiswa asal Papua yang terus berulang. Ia menilai pemerintah pusat harus membuka transparansi dan akuntabilitas kasus yang terjadi selama ini.

BACA JUGA: Jurnalis Jubi jadi Korban Doxing @antilalat di Twitter

“Tahun 2018, kasus serupa juga pernah terjadi di Surabaya. Ke depan tata kelola harus lebih terbuka bagi oknum yang terlibat harus diungkap segera," ujar pria asal Malang tersebut.

Mengenai tindakan rasial oknum aparat, ia mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi mengenai kasus yang terjadi, termasuk melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

“Bila diperlukan bisa dibuat tim gabungan,” tambahnya.

BACA JUGA: Polrestabes Surabaya Panggil Lima Saksi Kerusuhan di Asrama Papua

Ia menyebut, kedatangannya ke Surabaya diakuinya sedang menghimpun informasi mengenai tindakan rasial kepada mahasiswa Papua.

"Kasus itu terjadi secara spontan atau terencana. Sedang kami cek,” ujarnya.

Setelah mendapatkan informasi secara menyeluruh, pihaknya akan memberikan rekomendasi mengenai kasus yang terjadi kepada mahasiswa Papua dan masyarakat secara bertahap.

"Rekomendasi Komnas Ham diberikan dalam dua bentuk. Pertama saat ada progress temuan seperti ini kami sampaikan dan rekomendasi hasil akhir," tutur Choirul.