JATIMNET COM, Gresik -  Persoalan untuk normalisasi Kali Lamong dipastikan ada penanganan, salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan study LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan).

Hal itu sudah dibahas dalam paripurna yang digelar Komisi III DPRD Gresik. Namun, semua pelaksanaan itu saat ini menunggu dari hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) terlebih dahulu.

"Eksekutif sudah melakukan beberapa progres. Salah satunya ada kisi-kisi Pemda sudah memanggil dan mengumpulkan para kepala desa untuk pendataan lahan," kata Ketua Komisi III DPRD Gresik, Asroin Widyana saat jumpa pers, Senin 24 Februari 2020.

Saat ini, kata Asroin, terdapat enam desa dan beberapa lahan milik negara sudah ditemukan guna pembebasan lahan untuk program penanganan Kali Lamong. Nantinya datanya akan diserahkan BBWS untuk menjadi progres tahun 2020 pembebasan lahan.

BACA JUGA: Normalisasi Kali Lamong, Pemkab Gresik Siap Bantu Pemerintah

Progres ini, masih kata Asroin, merupakan sikap pemerintah Gresik menangani banjir di wilayah Gresik selatan yang menjadi langganan setiap musim penghujan. Sekaligus tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di Jatim.

Dari kajian Terkait kondisi tanah yang akan dibebaskan untuk norlamisasi Kali Lamong ada 149,9 hektar yang masuk data LARAP. Sementara Perpres 80 tahun 2019 menyediakan anggaran Rp1,4 triliun rupiah.

Perlu digaris bawahi dana Rp1,4 triliun dari APBN bukan untuk Gresik saja memilki panjang 50,7 kilometer, melainkan juga Kabupaten Lamongan 52,3 kilometer dan wilayah Surabaya dan Mojokerto sekitar 7 kilometer.

"P-APBD Gresik menganggarkan Rp50 miliar, Maka kami akan dorong dan kawal percepatan pembangunan nya agar bisa menyerap anggaran tersebut diatas (APBN) sesuai kebutuhannya," kata Asroin