JATIMNET.COM, Surabaya - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya terpaksa menunda pembahasan revisi rancangan peraturan daerah (raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Rabu 6 Februari 2019.

Penundaan tersebut karena pihak terkait seperti kepala dinas kesehatan dan bagian hukum pemerintah kota Surabaya berhalangan hadir.

Ketua Panitia Khusus (pansus) KTR, Junaedi mengatakan agenda rapat hari ini sedianya meminta penjelasan secara rinci kepada dinas kesehatan setiap poin dari delapan area KTR yang akan disahkan tersebut.

BACA JUGA: Demi Anak-anak, WITT Jatim Minta Perda KTR Segera Disahkan

"Misalnya, di tempat umum itu meliputi apa saja? Apakah tempat hiburan, taman, atau lainnya," katanya saat diwawancarai di Ruang Rapat Komisi D DPRD Surabaya, Rabu 6 Februari 2019..

Rincian perpoin ini sangat diperlukan, agar dalam menyampaikan ke masyarakat dapat diterima dengan mudah. Menurutnya, delapan poin yang akan ditetapkan itu masih bersifat universal.

Ia mengimbau pemkot juga memikirkan solusi penambahan kawasan merokok (smoking area). Menurutnya, fasilitas kawasan merokok di Surabaya saat ini belum memadai.

BACA JUGA: Korban Asap Rokok Minta Perda KTR Segera Disahkan

"Nah, solusi untuk kawasan merokok ini sangat penting, agar perokok tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat dengan alasan terbatasnya ruangan untuk merokok," ungkapnya.

Terkait pro kontra raperda KTR, Junaedi menganggapnya sah-sah saja. Namun, pihaknya tetap akan menyelesaikan revisi ini, karena perda KTR di Surabaya masih mengacu pasal yang lama yakni Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003.

Sedangkan Mendagri mengimbau agar setiap kota/kabupaten menerapkan regulasi KTR di setiap daerah dengan mengacu Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

BACA JUGA: Perda KTR Disahkan April 2019

Dengan adanya perda KTR di Surabaya ini, lanjut Junaedi, diharapkan dapat mengatur pedagang rokok agar tidak menjual rokok pada anak usia di bawah 18 tahun. Misalnya seperti anak SMP, SMS atau SD.

Terkait penundaan rapat tersebut, Junaedi meminta pemkot lebih serius dan meluangkan waktu untuk membahas raperda KTR ini. "Apalagi revisi KTR ini merupakan inisiatif pemkot," katanya.

Ia juga menambahkan pembahasan raperda harus selesai pertengahan bulan Februari ini. Jika tidak segera diagendakan, Junaedi menghawatirkan pembahasan akan makin molor.