JATIMNET.COM, Surabaya - Anggota Komisi D asal Fraksi Gerindra DPRD Jatim mengkritik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat yang dinilai kurang menaruh perhatian terhadap penanganan sungai.

Padahal, beberapa bencana yang terjadi di Jatim banyak didominasi banjir. Penyebabnya beragam, mulai dari pendangkalan hingga jebolnya tanggul sungai.

Anggota Komisi D DPRD Jatim asal Fraksi Gerindra, Hidayat mengatakan, banyaknya sawah gagal panen dan jalan rusak karena banjir ini menunjukkan bahwa ada perencanaan pembangunan yang harus dievaluasi. 

Ia menilai, perencanaan anggaran Bappenda dinilai belum menempatkan persoalan pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya air sebagai program prioritas.

Baca Juga: Fraksi Gerindra DPRD Jatim Soroti OPD dan Kinerja Bappeda

Dari tiga dinas pekerjaan umum, yakni bina marga, pemukiman, dan sumber daya air masih terlalu timpang jauhnya. "Kalau lihat persentasenya dari anggaran dari empat dinas, yang paling ektra bina marga," ujar Hidayat, Senin 12 Desember 2022. 

Anggota komisi D asal Fraksi Gerindra lainnya, Satib menyebutkan, anggaran PU Pengairan masih tergolong kecil. 

Sementara, banyak sungai yang membutuhkan normalisasi. Beberapa bencana di Jatim, seperti banjir disebabkan oleh kerusakan sungai.

"Sumber daya air kapan hari menyodorkan anggaran Rp 1,5 triliun dengan harapan sungai kritis bisa dipelihara dengan baik. Tapi di 2023 hanya dapat Rp 300 miliar, lingkungan hidup Rp 44 miliar, dishub Rp 279 miliar tapi ini tidak langsung terkait banjir dan longsor," kata Satib. 

Dinas PU Bina Marga Jatim memang mendapat anggaran cukup besar mencapai Rp 1,1 triliun. Karena berkaitan dengan usia jalan banyak yang sudah habis pada 2023. 

Baca Juga: Mantan Kepala Bappeda Jatim Tersangka Dugaan Suap Anggaran di Tulungagung

Namun, Satib menilai, harusnya Dinas PU Sumber Daya Air Jatim juga mendapatkan prioritas anggaran. Mengingat pengelolaan sumber daya air tetap menjadi hal yang penting dalam penanganan longsor dan banjir. 

"Ini tentu kita kritik Bappeda yang dalam implementasi di lapangan kurang ada sinergitas dan menempatkan prioritas bukan yang langsung terkait persoalan banjir dan longsor," katanya.  

Ferdians Reza Alvis, anggota komisi D yang juga berasal dari Fraksi Gerindra mengungkapkan harus ada perubahan paradigma dalam melihat peran pengelolaan sumber daya air. 

"Bagaimana menempatkan pengelolaan sumber daya air itu menjadi potensi dan harus banyak kegiatan sifatnya antisipasi program penanganan sungai, misalnya pengerukan sungai, normalisasi, pembangunan penahan air, dan sebagainya," katanya.  

Alvis meminta Bappeda melakukan evaluasi kritis apa yang disusun mengenai persoalan hari ini.