JATIMNET.COM, Surabaya - Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim Aufa Zhafiri lakukan interupsi kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat sidang Paripurna yang digelar, Senin 29 Agustus 2022.

Dia menyoroti kosongnya sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jatim. Aufa menilai, belum terisinya struktur OPD berpotensi menggagalkan kinerja dan melemahkannya. “Hal ini memicu kegagalan kinerja OPD,” kata Aufa. 

Dirinya mendesak Pemprov segera mendefinitifkan kepala OPD yang kosong sesuai ketentuan dan aturan hukum. “Sehingga tidak terjadi permasalah hukum di kemudian hari,” ungkapnya.

Selain menyoroti sejumlah OPD yang kosong, ia juga mengkritisi kinerja Bappeda Jatim. Aufa menilai masih kurang maksimal, mengingat adanya tanggungan dana bagi hasil sebesar Rp 2,3 triliun kepada kabupaten/kota. 

Aufa berharap, permasalahan tersebut segera diselesaikan agar gubernur tidak terjebak pada kebijakan vertikal. “Sehingga tidak bisa mewujudkan visi misinya,” tegas dia.

Fraksi Gerindra menuding keterlambatan bayar (tunda salur) ke kabupaten/kota sebagai bentuk keteledoran dan perencanaan program yang disusun oleh Bappeda Jawa Timur. “Kok kenapa bisa muncul kewajiban tersebut," katanya. 

Pihaknya meminta tanggungan tersebut segera diselesaikan agar tidak ada penumpukan tanggungan atau utang dikemudian hari.