JATIMNET.COM, Surabaya – Terus bertambahnya desa terdampak kekeringan di Jawa Timur menjadi sinyal bagi pemerintah segara membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebelum merumuskan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur, Rere Christanto menilai, KLHS menjadi kunci daya dukung lingkungan dalam mempertahankan ketersediaan air di Jawa Timur.

“Itu harus dilihat secara betul, sehingga nantinya bisa memiliki perhitungan yang rigid (pasti),” ujar Rere saat dihubungi Jatimnet.com, Minggu 28 Juli 2019.

BACA JUGA: Meluasnya Tambang Gerus Resapan Air dan Kerusakan Lingkungan

Diakuinya, dengan KLHS, memudahkan untuk mengetahui daerah mana yang potensi kritis air. KLHS, lanjutnya, memudahkan pemetaan terhadap desain RTRW, apakah wilayahnya layak dijadikan pemukiman, resapan, atau industri.

“Dengan mengetahui titik tersebut, akan diketahui nilai ekologis sebuah wilayah. Sayangnya pembuatan KLHS untuk menyusun tata ruang wilayah di Jatim belum dikerjakan maksimal. Yang lantas nilai wilayah tidak diketahui,” bebernya.

Namun pastinya, lanjut Rere, pemanfaatan kawasan hutan lindung diharapkan tidak diubah, atau dialihfungsikan menjadi aktivitas pembangunan. Terutama yang berujung pada perusakan kawasan.

Selain itu, ia juga mendorong memperbanyak resapan, baik yang alami dengan manjaga hutan maupun membuat sumur biopori. Sumur resapan buatan ini sangat berpengaruh menambah luasan cekungan air di bawah tanah.

BACA JUGA: Kekeringan, Warga Tegalsiwalan Probolinggo Didroping Air Bersih

Hal senada juga disampaikan Kepala BPBD Jawa Timur Suban Wahyudi yang mengakui, banyaknya desa terdampak kekeringan, salah satunya dipengaruhi kerusakan alam. Pihaknya mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan air.

“Kemudian bagaimana melestarikan lingkungan, termasuk hutan agar tidak menebang pohon seenaknya. Lalu bagaimana lahan kosong ditanami kembali,” kata Suban.

BPBD Jawa Timur mencatat potensi desa terdampak kekeringan sebanyak 822 titik. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan 2018 yang sebanyak 725 desa. Jumlah 822 titik tersebut bisa berkurang atau lebih, karena musim kemarau belum masuk masa puncak, yang diperkirakan Agustus mendatang.