JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan jadwal pelantikannya sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019-2014. Sejumlah persiapan sudah dilakukannya menjelang pelantikan.

"Tiga hari lalu saya dipanggil oleh bapak presiden, Insya Allah tanggal 13 Februari sudah pelantikan. Harusnya belum boleh di-publish, tapi kalian tanya," kata Khofifah usai acara Deklarasi Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di Alun-alun Jombang, Sabtu 2 Februari 2019.

Beberapa persiapan yang sedang dilakukannya adalah membentuk tim Forum Grup Discusion (FGD) untuk merangkum seluruh kerja tim navigasi. Khofifah juga membentuk tim FGD secara khusus dengan salah satu kedutaan.

BACA JUGA: Di Jombang, Khofifah Targetkan 90 Persen Suara untuk Jokowi-Ma’ruf

Khofifah mengungkapkan, pihaknya sudah bertemu dengan salah satu kedutaan dan sudah tiga kali mengadakan pertemuan. Tujuannya untuk merapikan seluruh sinergitas program yang sudah disiapkan.

"Jadi pertemuan kami terkahir kali pada Selasa lalu dengan beberapa negara yang berkontribusi untuk pembangunan di Jawa Timur," tambahnya.

Dengan pertemuan tersebut, Khofifah sudah mengetahui perencanaan yang ada dalam draft yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BACA JUGA: Khofifah Ajak Warga Sidoarjo dan Muslimat Pilih Caleg Milenial

"Jadi tinggal merapikan soft file yang sudah saya terima, masing-masing sudah punya bahan baku tinggal disinkronkan sesuai RPJMD," kata Khofifah.

Namun perlu diketahui, lanjut Khofifah, selama dirinya belum dilantik sebagai Gubernur Jatim, semua RPJMD ini masih dalam wewenang Gubernur Soekarwo yang masih menjabat. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa gubernur yang baru akan menerima draft RPJMD setelah enam bulan pelantikan.

"Jadi yang mempunyai wewenang mengkomunikasikan itu Pakde (Soekarwo) selaku Gubernur Jatim saat ini. Kalau saya atas nama apa, dasar hukum apa," ungkapnya.

BACA JUGA: Khofifah Optimistis Jokowi-Ma'ruf Unggul di Madura

Menurutnya, jika menganut regulasi,  prosedur perencanaan ini dalam bentuk Peraturan Daerah (perda) dan ditangani Pemerintah Privinsi (pemprov) dan tim Badan Perwakilan Provinsi (Baperprov) yang ditangani oleh pemerintah provinsi saat ini.

"Jadi sekali lagi yang berhak berbicara itu pemprov saat ini. Nanti aku dianggap buru-buru, gak enak kan," tutupnya.