Kepala BMKG Jadi Anggota Dewan Eksekutif World Meteorological Organization

David Priyasidharta

Sabtu, 15 Juni 2019 - 08:18

JATIMNET.COM, Jakarta - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati terpilih menjadi salah satu dari 37 anggota Dewan Eksekutif World Meteorological Organization (WMO) 2019-2023.

Dwikorita mewakili RA V (Pasifik Barat Daya) bersama Australia dan Singapura pada Kongres Meteorologi Dunia ke-18 yang dilaksanakan di Jenewa, Swiss, pada 3-14 Juni 2019 yang dihadiri 149 negara.

Terpilihnya kembali Indonesia pada pemilihan Dewan Eksekutif (DE) WMO yg dilaksanakan setiap 4 tahun sekali tersebut, menandai 12 tahun secara berkelanjutan, Indonesia menduduki posisi Anggota Dewan Eksekutif WMO.

BACA JUGA: Informasikan Peringatan Dini, Pemudik Diimbau Instal Aplikasi "Info BMKG"

Peran utama DE adalah menetapkan kebijakan-kebijakan serta program-program strategis WMO untuk 4 tahun mendatang (2019 - 2023).

Sebelum terpilih, Kepala BMKG mendapat kepercayaan sebagai keynote speaker bersama jajaran tokoh dunia di bidang Meteorologi, Hidrologi dan Oceanografi, yg disampaikan dalam Special Session on Our Ocean, dalam rangka memperingati United Nation Year of Ocean Decade.

Dwikorita menekankan pentingnya data meteorologi, oceanografi, volkanologi dan tektonik, yang terintegrasi dalam suatu sistem yang handal, mudah diakses dan didukung oleh jaringan komunikasi yang tangguh (jaringan komunikasi yang tidak akan lumpuh dalam situasi darurat).

BACA JUGA: Kemarau 2019, BMKG Prediksi Kekeringan Hampir Merata di Jatim

Hal ini untuk mewujudkan keselamatan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan dan pembangunan layanan operasional maritim.

“Untuk itu, perlu dilakukan observasi yang terstandard secara digital dan otomatis real time, dengan peralatan yg rutin terpelihara dan terkalibrasi," katanya dalam siaran pers yang diterima Jatimnet.com, Jumat 14 Juni 2019.

Selain itu, kata Dwikorita, perlu juga dilakukan sertifikasi bagi para pengolah data, analis, forecaster, modeler, untuk merekam atau memantau multi-data.

BACA JUGA: BMKG: Gelombang di Perairan Selatan Jawa Bisa Mencapai Enam Meter

Dwikorita menjelaskan jika hal itulah yang sering menjadi kendala bagi negara-negara berkembang dalam mewujudkannya, karena berbagai keterbatasan baik keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dan dana.

“Mengingat penting dan mendesaknya kebutuhan data terstandard dan berkualitas dengan sistem yang handal maka diperlukan adanya partnership atau kerja sama dengan berbagai pihak antar negara ataupun dengan pihak swasta," katanya.

Menurutnya, kerja sama itu berbentuk "public-private engagement" seperti yang saat ini sedang disiapkan di Indonesia.

Baca Juga

loading...