KemenPPPA Kawal Korban dan Pelaku Kasus Perisakan Anak Pontianak 

Dyah Ayu Pitaloka

Jumat, 12 April 2019 - 16:56

Jakarta (10/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkomitmen akan mengawal kasus penganiayaan, yang menimpa siswi Sekolah Menengah Pertama AU (14), di Kota Pontianak, Kalimantan Barat hingga selesai.

Pengawalan juga bertujuan menemukan jalan terbaik, bagi korban dan pelaku, yang sama-sama masih berusia anak.

Tim dari KemenPPPA bekerjasama dengan sejumlah pihak di Pontianak, beserta psikolog, telah turun langsung menangani dan mendampingi korban, yang masih dirawat di RS Mitra Medika, dan melakukan pendampingan hingga ranah hukum.

“Korban akan terus mendapatkan penanganan dalam bentuk trauma healing dari psikolog. Sementara pihak rumah sakit berencana akan melakukan hypnotherapy bagi korban," kata Pribudiarta N Sitepu dalam konferensi pers terkait penjangkauan dan penanganan kasus AU, dikutip dari laman KemenPPPA Kamis 11 April 2019.

BACA JUGA: Psikolog Sarankan Pengeroyok Siswi SMP Pontianak Direhabilitasi

"Kemen PPPA berharap agar korban mendapatkan proses pemulihan terbaik,” lanjutnya.

Saat ini, pihak Polresta Kota Pontianak telah menetapkan tiga tersangka, dengan pasal 80 ayat (1) UU No. 35/2014 tentang perubahan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman tiga tahun enam bulan penjara.

Berdasarkan hasil visum, kasus tersebut masuk kategori penganiayaan ringan. Para pelaku juga akan diberikan pendampingan dalam bentuk pemulihan pola pikir, atas tindakan salah yang telah dilakukan.

“Kemen PPPA menghargai setiap proses hukum yang berlaku, namun mengingat para pelaku masih dalam kategori anak-anak, Kemen PPPA berharap semua pihak menangani proses ini dengan tidak gegabah,” katanya.

BACA JUGA: Tiga Pelaku Penganiayaan Siswa SMP Pontianak Alami Depresi

“Semua pihak harus benar-benar memahami penyebab anak pelaku melakukan tindak penganiayaan,” terang Pribudiarta.

Pribudiarta menambahkan, hal tersebut dilakukan agar anak pelaku bisa mendapatkan penanganan yang tepat, mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Prinsip mengedepankan kepentingan anak harus juga diutamakan,” imbuhnya lagi.

KemenPPPA menghimbau kepada masyarakat pengguna media sosial, untuk lebih bijaksana dalam mencerna informasi, dan berpikir mencari kebenaran sebelum menyebarkan informasi.

BACA JUGA: Lepas Jabatan Rektor ITS, Joni Tak Ambisi Jadi Menteri

“Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi juga memunculkan efek negatif dalam bentuk kekerasan melalui media online. Pemerintah dalam hal ini Kemen PPPA telah mengingatkan pentingnya parenting digital dan peran pemangku kepentingan, terutama dari orang tua, sekolah, lingkungan dan komunitas kepada anak agak menggunakan media dengan bijak” jelas Pribudiarta didampingi Deputi Bidang Perlindungan Anak, Nahar.

Baca Juga

loading...