JATIMNET.COM, Surabaya – Persentase kematian pasien Covid-19 di Jawa Timur termasuk masih tinggi. Data Pemprov Jatim per Minggu, 26 April 2020, angka kematian mencapai 88 orang atau setara 11,21 persen dari total jumlah pasien positif Covid 786 orang.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan banyak penyebab yang membuat persentase kematian terus meningkat. Selain penyakit penyerta yang diderita pasien, pasien dianggap terlambat memeriksakan diri di layanan kesehatan. 

"Ketika kami dapat konfirmasi ada pasien masuk, Bu, kata dokter Joni, kondisinya sudah seperti ini. Itu rata-rata karena keterlambatan mereka dalam akses layanan rumah sakit," ujar Khofifah menirukan pernyataan Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim Joni Wahyuhadi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu, 26 April 2020. 

BACA JUGA: Klaster Temboro Jadi Penambah Covid-19, 16 Santri Positif

Khofifah mengklaim pasien tidak tertangani dengan baik karena terlambat memeriksakan diri. Menurutnya, masyarakat takut menerima stigma negatif jika memeriksakan diri terkait gejala Covid-19.

Sehingga begitu datang ke rumah sakit rujukan sudah dalam kondisi buruk. "Karena itu saya kembali mohon kepada masyarakat Jatim, Covid-19 bukanlah penyakit yang berstigma (negatif). Jadi saya ingin sampaikan, tolong kita sampaikan empati dan simpati dengan cara memberikan pendampingan dan gotong royong," ujarnya. 

Hingga Minggu, 26 April 2020, mantan Menteri Sosial itu menyebutkan ada tambahan 17 pasien positif Covid-19. Sehingga total keseluruhan masyarakat Jatim yang terjangkit virus SARS CoV-2 menjadi 786 orang. 

BACA JUGA: Pandemi Covid-19, CSR Disalurkan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dari angka itu, yang sudah dinyatakan sembuh mencapai 140 orang atau setara 17,83 persen. Sedangkan yang meninggal dunia mencapai 88 orang atau setara 11,21 persen dan yang masih dalam perawatan mencapai 557 pasien positif.

Sementara untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Jatim totalnya 2.681 pasien dimana 1.383 orang di antaranya masih dalam pengawasan. 

"Selanjutnya 18.350 orang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), tapi yang masih dipantau 5.908 orang," ujarnya.