Kecam Represi Polisi dan Omnibus Law, Massa di Jember Gelar Aksi Lilin

JATIMNET.COM, Jember – Berbagai elemen organisasi mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Jember Menggugat (AJM) kembali menggelar aksi turun ke jalan di bundaran depan DPRD Jember pada Sabtu 17 Oktober 2020, malam. Mereka menentang pengesahan UU Omnibus Law yang telah disepakati oleh DPR dan Presiden Jokowi.

“Selain tetap menentang pengesahan Omnibus Law, kita di sini juga sebagai bentuk aksi solidaritas atas jatuhnya korban kekerasan yang dilakukan aparat saat aksi kemarin. Kita ingin menyuarakan penolakan atas aksi represif yang dilakukan oleh polisi terhadap rakyat yang berdemo termasuk juga para jurnalis yang sedang melakukan tugas peliputan,” papar Nuria Fina Maulida, salah satu koordinator aksi kepada Jatimnet.com di sela-sela unjuk rasa.

Jika aksi AJM yang digelar pada Kamis 8 Oktober 2020 pekan lalu diikuti ribuan peserta pada siang hari, aksi AJM kali ini diikuti oleh ratusan demonstran. “Kita sengaja menggelar aksi pada malam hari untuk menunjukkan waktu mengheningkan cipta secara khusyuk atas kondisi yang terjadi di negeri ini sekarang,” lanjut Nuria.

BACA JUGA: Demo Tolak Cipta Kerja di Jember Ricuh

AJM yang merupakan gabungan dari 25 elemen organisasi ekstra mahasiswa, BEM, dan pemuda itu menyatakan akan tetap terus turun ke jalan selama beberapa waktu ke depan. “Kita akan terus berjuang sampai perjuangan ini tercapai,” tegas Nuria.

Tidak hanya berorasi, para peserta aksi juga mengumandangkan lagu-lagu kebangsaan serta lagu perjuangan untuk mengkritik kondisi bangsa saat ini. Musikalisasi puisi disertai lilin juga menambah syahdu aksi demonstrasi pada malam itu.

AJM juga mengkritik kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dinilai lebih berperan sebagai alat kekuasaan ketimbang sebagai alat pengamanan negara. Situasi itu justru memperkeruh suasana dan menimbulkan pembelahan di masyarakat. Salah satu contohnya adalah muncul demo penolakan atas aksi menentang Omnibus Law yang digelar sekelompok masyarakat di Yogyakarta.

BACA JUGA: AJI Jember: UU Cipta Kerja Rugikan Buruh Termasuk Jurnalis

“Polri seolah hanya menjadi tangan panjang pemerintah dalam menghabisi rakyatnya sendiri. Cara pengamanan kepolisian ini bertentangan dengan Perkap No 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa,” papar Nuria.

Secara umum, AJM tetap mendesak pemerintah dan DPR RI untuk membatalkan Omnibus Law. Mereka juga membantah tudingan pemerintah bahwa aksi penolakan terhadap Omnibus Law didasari oleh hoaks dan ditunggangi kepentingan tertentu.

“Dalam kesempatan ini, kita juga ingin membantah tuduhan bahwa aksi penolakan terhadap Omnibus Law ditunggangi oleh kelompok tertentu. Satu-satunya yang bisa menunggangi kita hanya kepentingan rakyat, tidak ada yang lain,” pungkas Nuria