JATIMNET.COM, Surabaya - Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jatim, Amanlison Sembiring mengatakan, kebijakan kliring yang baru, dibuat lebih efisien bagi masyarakat. Selain mempersingkat jangka waktu pengiriman, juga memotong biaya kliring antar bank sebesar 30 persen. Kebijakan ini berlaku sejak 1 September 2019.

"Memang perbankan pasti berkurang pendapatannya. Tapi ini dimaksudkan justru untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap nantinya perbankan jangan dari kliring untuk dapatnya, tapi dari operasional bank dan lain sebagainya," ujar Sembiring, Jumat 31 Agustus 2019. 

Perubahan kebijakan kliring yang dijadwalkan berlaku mulai 1 September 2019 itu memangkas pembiayaan. Seperti pada harga yang dibebankan kepada nasabah untuk transfer dana turun dari maksimal Rp 5 ribu menjadi maksimal Rp 3.500. 

BACA JUGA: OJK Minta Bank Jatim Modali UMKM

Kemudian harga kliring yang dikenakan BI kepada bank untuk layanan transfer dana, turun dari Rp 1.000 per transaksi menjadi Rp 600. Begitu pun capping transaksi berubah dari maksimal Rp 500 juta untuk semua layanan kliring menjadi maksimal Rp 1 miliar untuk layanan transfer dana dan layanan pembayaran reguler, serta Rp 500 juta untuk layanan Kliring Warkat dan Layanan Penagihan Reguler.

"Lalu sevis agrement-nya, yang sekarang penyelesaian transit masing-masing dua jam. Nanti penyelesaian maksimal 1 jam di masing-masing bank, baik pengirim maupun penerima," kata Sembiring. 

Selain itu, lanjut Sembiring, pihaknya optimis perubahan kebijakan kliring dapat meningkatkan baik volume maupun jumlah transfer. Namun seberapa besar pengaruhnya, ia belum berani berspekulasi. 

Sejauh ini, BI mencatat secara nasional untuk layanan transfer dana volume tumbuh 13,97 persen. Dengan rata-rata transaksinya Rp 2,2 trilliun per tahun. 

BACA JUGA: Bank Indonesia Turunkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,5 Persen

"Kalau (transaksi) debit, volumenya 31,3 juta. Rata-rata turun 13,36 persen. Dengan rata-rata Rp 1,4 triliun per tahun," tandasnya.