JATIMNET.COM, Surabaya - Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Kuswanto kembali menyinggung pembangunan proyek Jalur Lingkar Selatan (JLS). Sebuah pekerjaan rumah Pemprov Jatim yang bertahun-tahun belum juga terselesaikan. 

Sudah 18 tahun, sejak pertama kali diluncurkan 2002 silam, hingga kini belum kunjung tuntas. "Ini jalur yang membedah pesisir selatan pulau Jawa. Diyakini bisa mengungkit sektor perekonomian," ujar Kuswanto, Minggu 1 November 2020. 

JLS memang digadang memangkas disparitas antara pesisir Utara dengan Selatan Jawa Timur. Banyak sektor mulai pertanian hingga pariwisata bisa didongkrak bila jalur ini selesai. "Komisi D DPRD Jatim telah bersepakat dan bertekad melalui program kerja Komisi, akan menetapkan target penyelesaian JLS sesegera mungkin," tegasnya.

BACA JUGA: Dapat Kucuran Dana IDB, JLS Siap Dikebut

Tekad komisi D ini, kata Kuswanto langsung direalisasikan dengan melakukan kunjungan ke salah satu titik pembangunan JLS di titik LOT 7 BTS Road Name Desa Tambak Rejo-Pantai Serang Kabupaten Blitar. 

Dalam kunjungan tersebut, komisi D disambut oleh perwakilan Kementrian PUPR Dirjen Bina Marga, dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Bali, serta pihak Kontraktor dari PT PP (Persero). 

"Saat kunjungan Komisi ke Lokasi pihak kontraktor sudah bisa menembus jalur dan akan mempercepat penyelesaian satu tahun lebih cepat dari kontrak kerja yg dibuat. Dari diskusi di lapangan dengan pihak terkait bahwa dari panjang jalur JLS sepanjang 685 Km yang belum terselesaikan sepanjang 214 Km," kata dia. 

Kuswanto menjelaskan Saat itu pihak Kementrian PUPR Dirjen Bina Marga dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menyampaikan bahwa secara keseluruhan JLS akan terselesaikan Tahun 2024.

BACA JUGA: DPRD Jatim: Banyak Gedung UPT Milik Dinsos Jatim Mendesak Direnovasi

"Dari hasil kunjungan Kami ke lokasi pembangunan. Kami sepakat untuk menindaklanjuti dan akan mengadakan Rapat Sinergitas yang akan diagendakan pada akhir November di Solo. Dengan mengundang Gubernur Jawa Timur, Kementrian PUPR, Kementrian Maritim dan Investasi serta pihak Perhutani, dan para Bupati," tuturnya. 

"Ketua DPRD serta Ketua Komisi Bidang Pembangunan dari sembilan kabupaten yang dilewati JLS Antara lain Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi," imbuhnya. 

Dengan mempertemukan semua pihak dalam rapat sinergitas ini, pihaknya berharap bisa menghasilkan sebuah kepastian terselesaikannya proyek tersebut. 

"Mengingat dampak negatif perekonomian yg dirasakan Masyarakat Jawa Timur akibat pandemi covid 19 membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk pemulihannya. Sehingga JLS diharapkan akan menjadi pengungkit perekonomian di wilayah pesisir selatan Jawa Timur," tandasnya.