JATIMNET.COM, Surabaya – DPRD dan KONI Jawa Timur berharap tidak ada penghapusan 13 cabang olahraga (cabor) dalam PON XX tahun 2020 di Papua. Gubernur Papua meminta PB KONI menghapus 13 cabor dengan alasan ketidaksiapan venue atau fasilitas untuk 13 cabor tersebut.

Usulan penghapusan 13 cabor itu direspons provinsi lain termasuk  Jawa Timur yang sudah siap mengikuti 50 cabor yang semula akan dipertandingkan dalam PON 2020 di Papua.

 

Sebagai solusinya, Jawa Timur memberikan tawaran adanya tuan rumah bersama atau tuan rumah pendamping selain Papua. Tentunya tuan rumah pendamping itu yang memiliki fasilitas atau venue dari 13 cabor yang diusulkan dihapus.

 

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Artono mendukung jika tuan rumah PON 2020 tidak hanya diadakan di Papua. Menurut politikus PKS itu, pelaksanaan PON di dua tempat lebih baik dibanding mencoret cabor. 

 

BACA JUGA: Emil: Kami Siap Jika Jatim Tuan Rumah Bersama PON XX/2020

 

“Kami usahakan boleh (atau) tidak cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di sana (Papua), dipertandingkan di tempat lain,” ujar Artono, Sabtu 25 Januari 2020. 

 

Sebanyak 13 cabor yang diusulkan dihapus dalam PON 2020 di Papua di antaranya bowling, arum jeram, balap sepeda, ski air, brigde, woodball, gateball, golf, soft tenis, tenis meja, dansa, dan pentaque. Dari 13 cabor itu Jatim berpotensi kehilangan 36 medali. 

 

Provinsi yang diproyeksikan layak mengajukan sebagai tuan rumah pendamping adalah Jawa Timur. KONI dan Pemprov Jatim sudah menyatakan siap. Tidak ada pembangunan venue baru dan hanya butuh renovasi. 

Artono menyebut kebutuhan anggaran untuk PON 2020 bagi Jawa Timur diperkirakan mencapai Rp700 miliar termasuk bonus atlet, pemusatan latihan, tranning camp, dan fasilitas atlet. Anggaran itu diasumsikan jika cabor yang dipertandingkan sebanyak 50 cabor sebagaimana rencana semula.

 

“Sekarang sudah dianggarkan Rp470 miliar. Sisanya akan kami coba di PAK,” kata Artono. Jika usulan penghapusan 13 cabor disetujui PB KONI, maka ada kelebihan anggaran yang harus dikembalikan ke kas daerah.

 

BACA JUGA: PON 2020 Papua Hanya Pertandingkan 37 Cabor

 

Anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya, Benjamin Kristanto, menyayangkan usulan penghapusan 13 cabor dalam PON Papua 2020. “Seharusnya mereka (tuan rumah) sudah menyiapkan dengan baik semua yang dibutuhkan,” kata Benjamin.

 

Ketua KONI Jawa Timur Erlangga Satriagung belum bisa banyak berkomentar terkait usulan penghapusan 13 cabor di PON Papua 2020. Sebab menurutnya, belum ada keputusan jumlah cabor yang akan dipertandingkan. Pihaknya juga masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

 

Ia mengakui jika ada penghapusan cabor maka akan berdampak pada pembinaan. “Para atlet ini sudah latihan selama tiga tahun, anggaran juga sudah dikeluarkan cukup banyak untuk pemusatan latihan,” kata Erlangga.