JATIMNET.COM, Surabaya – Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) wilayah VIII menyebutkan sebagian Jalan Raya Gubeng tidak berstatus jalan nasional. Ruas jalan yang ambles sepanjang 100 meter, lebar 25 meter dengan kedalaman sekitar 20 meter itu termasuk bagian yang tidak berstatus jalan nasional sejak 2015 lalu.

“Sesuai SK Menteri PUPR tahun 2015 status Jalan Raya Gubeng yang sekarang ambles itu dikeluarkan dari status Jalan Nasional,” kata Kepala BBPJN VIII I Ketut Dharmawahana ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, Rabu 19 Desember 2018.

Merujuk pada SK Menteri PU PR Nomor: 290/KPTS/M/2015 Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional dan SK Menteri Nomor: 248/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor -1 (JKP-1).

Dalam Laporan Jalan Raya Gubeng Amblas yang dibuat oleh instansinya disebutkan bahwa status Jalan Nasional membentang dari ruas Jalan Raya Gubeng di depan Hotel Sahid sampai ruas Jalan Biliton.

Sementara ruas jalan yang membentang dari simpang Jalan Sulawesi hingga di depan Gedung BNI keluar dari status jalan nasional.

“Jadi sekitar 0,52 km jalan di Simpang Biliton itu statusnya Jalan Nasional. Sedangkan sekitar 800 meter, dari simpang Jalan Sulawesi, termasuk di depan Gedung BNI itu dikeluarkan dari status Jalan Nasional sejak tahun 2015,” katanya.

Sehingga jalan ambles sepanjang 100 meter dengan lebar 25 meter di depan Gedung BNI itu tidak berstatus sebagai Jalan Nasional, Jalan Provinsi maupun Jalan Kota atau Kabupaten.

Namun menurutnya status jalan tidak berpengaruh pada keterlibatan BBPJN di dalam proses perbaikan jalan tersebut. Instansinya tetap dilibatkan dalam tim peneliti dalam penanganan jalan amblas.

“Kami menugaskan konsultan dalam tim. Sekarang SK tim penanganan jalan sedang dalam proses penyusunan,” katanya.