JATIMNET.COM, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengumpulkan agamawan dan budayawan di Pendapa Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Sabtu 29 Juni 2019. Pertemuan itu untuk membahas isu arabisasi yang mengemuka setelah virak di media sosial.  

Pertemuan dalam bentuk kenferensi pers itu juga untuk menanggapi isu arabisasi Banyuwangi dari sebuah status yang viral di Facebook. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi Muhammad Yanuar Bramuda mengatakan status tersebut sebagai hoaks dan fitnah.

Sementara Bupati Anas mengaku sebetulnya tidak risau akan isu yang juga berkembang di sebagian masyarakat itu. Pihaknya mempublikasikan tanggapan karena banyaknya pertanyaan mengenai isu tersebut yang yang masuk padanya.

BACA JUGA: Kisah Ambo, Anak Suku Muyu Papua di Arena PIRN di Banyuwangi

"Banyuwangi tidak punya sejarah konflik agama, kalaupun ada itu konflik politik. Masyarakat Banyuwangi sangat toleran," kata Anas.

Dia mengaku, saat memutuskan untuk mengangkat budaya dalam gelaran festival dianggap sebagai perbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan. Namun setelah mengakomodir keperluan masyarakat muslim dan berupaya mengembangkan pariwisata halal, malah mendapatkan tudingan terlibat dalam upaya arabisasi.

Status di facebook itu berjudul "Di Tanah Hindu Banyuwangi Itu, Arabisasi Dipaksakan Tumbuh" itu diunggah akun Kajitow Elkayeni, 27 Juni 2019. Hingga kini status itu mendapatkan 1,4 ribu tanggapan emotion dan suka, 262 komentar dan dibagikan 642 kali.

Tulisan naratif tanpa keterangan sumber itu secara terang-terangan menuduh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya sebagai aktor arabisasi di sektor pariwisata. Foto pelengkapnya diambil dari foto promosi Pantai Syariah Pulau Santen milik Humas Pemkab Banyuwangi dan tanpa menuliskan kredit.

BACA JUGA: Komunitas Sengker Kuwung Belambangan Kembangkan Kamus Bahasa Using Daring

Penulisnya mengaitkan posisi Arief Yahya yang pernah menjadi Direktur Telkom hingga pengembangan Pantai Syariah Pulau Santen Banyuwangi. Namun dalam tulisannya tidak disebutkan keterangan waktu dan tempat serta bukti faktual yang bisa membenarkan tuduhan itu.

Jatimnet berupaya menghubungi penulis lewat kolom komentar dan pesan pribadi Facebook untuk mengonfirmasi pemilik akun. Namun upaya itu belum mendapatkan hasil hingga laporan ini dibuat.

Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Banyuwangi I Komang Sudira A mengatakan penyebaran isu tanpa bukti itu merupakan kezaliman untuk masyarakat Banyuwangi.

Dikatakannya tidak ada umat Hindu di Banyuwangi yang berpikiran seperti maksud dalam status tersebut. Umat Hindu Banyuwangi hanya menjalankan garis hidupnya dan meyakini Karmapala.

BACA: Banyuwangi Berpotensi Ekspor Buah Naga ke Rusia

"Kalau aku berlaku jahat akan menerima hal yang sama juga," kata Komang yang juga menjabat Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang (PU-CKPR) itu.

Dia menjelaskan umat Hindu dalam kasta Brahmana menjadi pendeta, Satria aktif di pemerintahan, Waisya berdagang atau pengusaha, dan Sudra memenuhi kebutuhan tenaga. Dia meminta umat Hindu Banyuwangi menjalani garis kehidupan masing-masing.

"Kesatuan dan persatuan menjadi yang utama. Pemerintah sudah dalam rel yang tepat untuk kembangkan perekonomian Banyuwangi. Pemerintah kami sampaikan agar tidak ragu untuk jalankan gerbong pariwisata sesuai kemampuan yang dimiliki," ujar Komang.