Ini Sanksi dari Pemprov Jatim Bagi ASN yang Bolos

JATIMNET.COM, Surabaya - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Anom Surahno mengatakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 telah mengatur sanksi administrasi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bolos kerja.

Menurut Anom, ASN harus kembali bekerja Senin 10 Juni 2019 dan tidak ada izin tambahan cuti usai libur lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah. Bagi mereka yang menambah libur, kata Anom, sanksi telah menanti.

"Sanksi administrasi, nanti diakumulasi kesalahannya. Karena sesuai undang-undang, pelanggaran diakumulasikan dalam satu tahun," ujar Anom, Minggu 9 Juni 2019.

BACA JUGA: ASN Absen pada 10 Juni Akan Dikenakan Sanksi Disiplin

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, kata Anom, telah diatur tingkat pelanggaran ASN, mulai pelanggaran ringan, sedang, atau berat. Penentuan itu dilakukan secara komulatif selama setahun terhitung mulai awal sampai akhir tahun.

Hanya saja, lanjut Anom, untuk libur lebaran penghitungan tingkat pelanggaran dilakukan mulai Januari hingga masuk libur lebaran. "Tapi kalau besok begitu masuk, maka akan langsung mendapatkan sanksi," ungkap mantan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim itu.

BACA JUGA: Cegah Korupsi, Pemkab Trenggalek Larang ASN Terima Parsel

Anom menambahkan selain sanksi administrasi, ASN yang menambah libur lebaran, remunerasinya berkurang. "Ini kan sanksi administrasi, tidak bisa dipotong TPP. Yang bisa dipotong adalah remunerasinya karena kalau dia tidak masuk otomatis remunerasinya berkurang," urainya.

Namun demikian, ia menerangkan, ada pengecualian dalam kondisi yang mendesak, seperti sakit, atau hamil atau baru mendapat tiket pesawat kembali lewat hari masuk kerja yang dilaporkan terlebih dahulu sebelumnya.

"Artinya ada izin khusus, itu baru dia mendapat izin. Tapi kalau tidak bisa mendapatkan sanksi administratif," sebut Anom.