JATIMNET.COM, Malang - Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika menyebutkan hambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekarang ialah masalah infrastruktur.

"Induk besarnya adalah pertumbuhan ekonomi, banyak sekali sumbatan-sumbatan tentunya yang menghambat adalah infrastruktur," katanya saat ditemui Jatimnet.com, pada seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Kamis 25 Juli 2019.

Ia memberikan contoh sumbatan terkait pembangunan.

"Infrastruktur didorong dan dibangun, Indonesia tertinggal sangat lama, tol Trans Jawa izinnya pada tahun 1996 selama 20 tahun baru selesai," ujarnya.

BACA JUGA: Disnaker Malang Tingkatkan Nilai Ekonomis Singkong

Erani menyakini bahwa setiap regulasi yang telah dibuat pemerintah masih kurang optimal, sehingga hal itu yang menimbulkan tidak produktifnya kebijakan dalam skala nasional.

"Soal regulasi, problemnya adalah kerap kali mengambil kebijakan cukup produktif, tapi itu berjarak jauh secara riil karena tidak mencakup pemilik modal," ucapnya.

Menurutnya, regulasi tak perlu banyak dalam jumlah. Regulasi yang tepat sasaran akan lebih baik.

"Tidak perlu banyak, tapi jalan semua regulasinya, itu yang diharapkan lebih efektif," tambahnya.

BACA JUGA: Palestina Minta Indonesia Bebaskan Bea Masuk 61 Produknya

Erani mengatakan bahwa keadilan ekonomi sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akses pengetahuan merata akan menjadi amunisi yang hebat di masa depan.

"Bangsa ini stok pengetahuannya terbatas, jangan harap ada pertumbuhan ekonomi. Korporasi yang besar itu tidak berbasis komunitas, aset pabrik itu inovasi," tuturnya.

Pihaknya membeberkan hanya ada beberapa kalangan yang mampu menikmati ekonomi baru tersebut,

"Ketimpangannya itu akan menjadi masalah baru dalam perekonomian," jelasnya.

BACA JUGA: Menko Perekonomian Sebut Kredit Macet KUR Paling Kecil

Ia menganggap bahwa keterkaitan pertumbuhan ekonomi pembangunan saling terhubung dengan regulasi pembangunan itu sendiri.

"Paling pokok adalah soal keberlanjuntan pembangunannya, standar sebuah kebijakan akan mampu dipantulkan jangka panjang," tutupnya.