JATIMNET.COM, Banyuwangi – Pemerintah menyatakan non performing loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat paling kecil dibanding jenis kredit lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan NPL KUR tahun lalu hanya 1,35 persen dari total Rp 123 triliun disalurkan ke dunia usaha mikro kecil.

"NPL KUR paling rendah dibandingkan kredit lain di republik ini, karena apa? Karena kami telaten mengurusinya," ujarnya pada Jatimnet.com di Villa Pantai Solong, Banyuwangi, Jumat 29 Juli 2019.

BACA JUGA: Usaha Mikro Kecil Sektor Produksi Diprioritaskan Dapat KUR

Ia menjelaskan yang dimaksud 'telaten mengurus' adalah dengan memperingatkan bank penyalur tak melayani KUR lagi jika NPL-nya tinggi. Dengan cara itu, bank penyalur KUR berinovasi mengurangi potensi NPL kredit pada nasabah.

Menurut dia, pemerintah tak mengintervensi cara bank menekan angka NPL. Hasilnya, ia mengklaim, cukup ampuh mendorong bank dan lembaga pembiayaan yang menyalurkan KUR berhati-hati menjalankan usahanya.

"Nggak ada di Republik ini yang NPL-nya serendah itu, apa artinya? Lancar," ujarnya.

BACA JUGA: Jatim Terima KUR Perikanan Rp 77,31 Miliar

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan meski potensi macet pada kredit kecil cukup tinggi, KUR justru mampu mengatasinya. Sehingga plafon KUR tahun ini ditambah hingga menjadi Rp 140 triliun dan pada semester pertama 2019 telah terealisasi Rp 75 triliun (53 persen).

"Jadi risiko kredit macet jauh lebih rendah dari pada kredit bank lain. KUR ini kan kredit kecil, biasanya yang kecil ini NPL-nya tinggi, untuk KUR ini 1,3 persen. Ini luar biasa," katanya.

Penyaluran KUR, kata dia, memang tidak bisa dibandingkan dengan kredit bank komersial karena dalam KUR ada campur tangan pemerintah. Namun penyerapan 100 persen plafon pada 2018 dan nilai kredit macet yang rendah adalah hasil yang menggembirakan.

"Pada intinya kami ingin memberikan KUR yang murah pada masyarakat, terutama untuk sektor produksi," katanya.