JATIMNET.COM, Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim menyatakan Indonesia perlu mencontoh Komisi Pergaraman Nasional yang bertugas  mengelola komoditas garam di India.

“Pendataan sebaiknya diserahkan kepada BPS atau dibentuk Komisi Pergaraman Nasional seperti yang dilakukan di India," kata Abdul Halim, Kamis 7 Maret 2019.

Kehadiran komisi khusus garam diharapkan bisa mengatasi permasalahan data yang akurat. Sebab komisi itu nantinya bertanggung jawab untuk melakukan data pergaraman salah satunya bekerja sama dengan BPS.

Komisi tersebut juga bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar petambak garam, menjalankan program swasembada garam industri dan konsumsi, serta mengevaluasi beragam program yang telah disebutkan.

BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Skema KUR untuk Nelayan dan Petani Garam

Terkait dengan data garam, ia mengusulkan agar dilakukan audit terlebih dahulu terhadap pelaksanaan importasi garam sampai dengan akhir 2018. Seemntara hasilnya perlu dipaparkan ke publik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut data yang akurat terkait suplai dan permintaan garam menjadi kunci utama dalam kebijakan impor komoditas tersebut.

Sebelumnya Direktur Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyebut importasi garam bukan menyoal boleh dan tidak. Menurutnya, perkara impor itu adalah menyangkut kekuatan produksi dan kebutuhan garam.

BACA JUGA: Madura Jadi Pusat Pengembangan Garam Nasional

Brahmantya menuturkan, selain data produksi dan kebutuhan yang akurat, dibutuhkan pula keakuratan klasifikasi kebutuhan garam bagi industri manufaktur.

Menurutnya, dengan klasifikasi kebutuhan garam industri yang akurat, maka akan lebih mudah mencari pengganti garam impor yang selama ini digunakan industri manufaktur.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan perbaikan sistemik terkait kebijakan impor yang merupakan sinergi antar kementerian dan lembaga yang ke depannya bakal menurunkan impor garam pada 2019.