Minggu, 24 Maret 2019 - 22:54
JATIMNET.COM, Jember - Bupati Jember Faida dan Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief mengajukan izin cuti untuk mengikuti kegiatan kampanye terbuka yang dihadiri Calon Presiden RI Joko Widodo di Stadion Jember Sport Garden, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin 25 Maret 2019.
"Bupati dan wabup Jember sudah mengajukan izin cuti jauh-jauh hari untuk mengikuti kampanye Pak Jokowi di Jember," kata Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jember Tabroni saat menggelar jumpa pers kedatangan Jokowi di Jember, Minggu 24 Maret 2019.
Selain bupati dan wabup Jember yang menjadi juru kampanye, kata Tabroni, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga dijadwalkan hadir bersama sejumlah tokoh Tim Kampanye Nasional (TKN), yakni Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto dan Abdul Kadir Karding dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) .
BACA JUGA: Begini Rencana Kampanye Akbar Jokowi dan Prabowo di Jatim
Ia memperkirakan kampanye terbuka akan diikuti sebanyak 50.000 orang pendukung dan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Jember dan sekitarnya.
"Oleh karena itu, stadion Jember Sport Garden yang dipilih TKN untuk kegiatan kampanye akbar di Kabupaten Jember," ucap Ketua DPC PDIP Jember itu.
Dalam rangkaian kampanye terbuka di Jawa Timur, Jokowi akan mengunjungi tiga daerah, yakni Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember dan Kota Malang.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Imam Thobroni Pusaka mengatakan, informasinya surat izin cuti kampanye Bupati dan Wabup Jember sudah turun dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, kemudian surat tersebut rencananya akan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Jember, Senin 25 maret 2019 pagi.
BACA JUGA: Lelang Benda Koleksi Jokowi, TKN Target Kumpulkan Rp3 Miliar
"Kepala daerah yang akan berkampanye harus menaati aturan yang berlaku yakni wajib mengajukan izin cuti jika berkampanye pada hari kerja, sedangkan pada hari libur tidak perlu ajukan izin cuti," katanya.
Ia menjelaskan, cuti kampanye kepala daerah hanya boleh dilakukan 1 kali dalam 1 pekan sesuai ketentuan yang tertuang dalam pasal 303 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Kami juga sudah mengirimkan surat kepada Bupati dan Wakil Bupati Jember untuk tidak menggunakan fasilitas negara. Apabila masih ada yang menggunakan mobil dinas dan fasilitas negara lainnya, akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu dan perundang-undangan," ucapnya.(ant)
