JATIMNET.COM, Surabaya - Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Ahmad Firdaus menilai sudah seharusnya tata niaga garam ditata kembali dan kembali masuk ke dalam bahan pokok.

"Soal kerancuan regulasi sudah sebaiknya garam dikembalikan sebagai bahan pokok," ujar Firdaus, Senin 22 Juli 2019.

Sejak lama pemerintah sudah mencabut garam dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan, dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Landasan yang diungkapkan Firdaus yakni konsumsi garam yang hanya 3,5 kilogram per orang per tahun. Selain itu, garam juga dianggap tidak masuk dalam harga bahan yang dapat menimbulkan inflasi.

BACA JUGA: Harga Garam Terjun Bebas Hingga Rp500 per Kilogram

Politisi Partai Gerindra itu menyebut, Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 sesuai hierarki perundangan yang ada di atasnya. Undang-undang pangan Nomor 7 tahun 2014 pada pasal 25 tercantum bahwa kebutuhan pokok seharusnya mengandung garam yodium atau garam konsumsi.

"Selain itu garam juga sebenarnya dapat dikategorikan bahan pertanian, bahan perikanan, atau peternakan, ternyata garam dikeluarkan," ujarnya.

BACA JUGA: BEM Desak Pemerintah Hentikan Impor Garam

Dia berharap regulasi garam masuk bahan pokok sebagai kebutuhan pokok. Sebab, dengan berubahnya status itu dapat meningkatkan asa para produsen garam lokal. Melalui penetapan tersebut, pemerintah dapat membuat Harga Pokok Pembelian (HPP) garam.

"Regulasi ini efeknya luas. Kebutuhan garam jangan dilihat dari jumlah konsumsi, namun juga jumlah produsen," tutur Firdaus.

Saat ini harga garam anjlok di Rp 300 per kilogramnya. Dengan penentuan HPP diharapkan harga garam stabil di Rp 700-Rp 1.000 per kilogram. "Saya khawatir tidak adanya HPP bisa tambah kacau," pungkasnya.