JATIMNET.COM, Ponorogo –  Perencanaan dana Pemilihan Kepala Daerah khususnya Ponorogo pada 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah Rp 25 milyar. Namun dana tersebut ternyata jauh dari rencana anggaran yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ponorogo sebesar Rp 48 milyar.

“Kenapa dari prediksi saya yang hanya 20-an milyar bisa mencapai 40 sekian milyar karena honornya itu naik 2 kali lipat,” kata Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono, Selasa 9 Juli 2019.

Agus juga menjelaskan jika untuk pilkada 2020 KPUD Ponorogo harus menganggarkan kotak suara baru, Sehingga ada penambahan anggaran untuk kotak suara yang terbuat dari karton double wall.

BACA JUGA: Percepatan Konfercab untuk Perkuat Kinerja Pasca Pemilu

“Untuk 2019 sepertinya akan masuk Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), nanti kita nego di angka 40-an sekian milyar,” jelasnya.

Ia mengaku jika pada pilkada nanti akan ada banyak kebutuhan selain dari KPUD, anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengamanan dari TNI/POLRI juga harus dipenuhi oleh Pemkab Ponorogo.

“Untuk pengamanan dari Polri sekitar 1 milyar dan TNI 500 juta, nanti yang penting apa yang bisa kita penuhi akan kita usahakan,” imbuhnya.

BACA JUGA: Aturan Main Pilkada Berbeda dengan Pileg Maupun Pilpres

Sementara itu ketua Bawaslu Ponorogo, Moh. Sayfulloh menuturkan jika pihaknya sudah merencanakan untuk anggaran pilkada 2020 sebesar Rp 17,9 milyar. Dana tersebut akan digunakan untuk honorarium, sosialisasi dan teknis bawaslu.

“Untuk honorarium saja bisa sampai 8-9 milyar, selebihnya untuk tahapan teknis dan sosialisasi,” tuturnya.

Sayfulloh sapaan akrabnya menerengkan jika anggaran tersebut meningkat dari pilkada sebelumnya karena pada pilkada 2020 terdapat tambahan pengawas, yaitu pada tingkat TPS, yang mana pada pilkada sebelumnya pengawas hanya sampai pada tingkat Desa.

“Untuk masa kerja sendiri dari panwas desa selama 6 bulan, TPS 1 bulan, panwas cam 9 bulan, tinggal nanti menunggu kemenlu menetapkan bulan apa pilkada 2020,” pungkasnya.