JATIMNET.COM, Jember – Sutradara Hanung Bramantyo menggunakan kelompok Tujuh Setan Desa sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan kritik sosial dalam film Lobang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah.

Melalui kelompok tersebut, Hanung menghubungkan sejumlah persoalan dalam cerita dengan kondisi sosial yang menurutnya masih ditemukan hingga saat ini. Ia menyinggung korupsi, relasi korporasi dan birokrasi, hingga praktik pinjaman yang membebani masyarakat.

Hanung menyampaikan gagasan tersebut saat menghadiri roadshow dan pemutaran spesial film di Bioskop KCM Jember, Minggu, 20 September 2026. Kegiatan itu digelar berkolaborasi dengan Universitas Jember (Unej) dan juga menghadirkan workshop perfilman bagi mahasiswa.

Menurut Hanung, film menjadi salah satu medium untuk menyampaikan kegelisahannya terhadap kondisi sosial. Ia mengatakan isu sosial telah menjadi bagian dari sejumlah karya yang dibuatnya.

"Sebetulnya dari awal film-film saya itu selalu menyentuh keadaan sosial, ya sosial keagamaan, sosial masyarakat, sosial politik. Film saya Tanda Tanya itu kan bicara tentang sosial keagamaan," kata Hanung saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Jember.

Dalam Lobang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah, Hanung menempatkan tragedi 1965 sebagai salah satu pijakan cerita. Namun, ia juga memasukkan persoalan kekuasaan dan ketimpangan sosial ke dalam konflik yang dibangun.

Hanung menjelaskan, cerita film tersebut memiliki dua pijakan utama. Pertama, peristiwa nasional 1965. Kedua, kelompok Tujuh Setan Desa yang digambarkan sebagai pihak yang meresahkan masyarakat.

Ia kemudian menghubungkan karakter tuan tanah dengan korporasi. Sementara itu, kapitalis birokrat ia kaitkan dengan pejabat desa yang disebut melindungi kepentingan korporasi.

Hanung juga memasukkan bandit desa dan persoalan pinjaman dalam penggambaran kelompok tersebut. Dalam konteks kekinian, ia mengaitkannya dengan pinjaman online atau pinjol.

"Yang kedua saya berbicara tentang para koruptor yang tergabung dalam Tujuh Setan Desa. Itu sebetulnya sama halnya dengan para koruptor sekarang, tuan tanah itu adalah korporasi, terus kemudian korporasi membayar para kapitalis birokrat," ujarnya.

Hanung menilai hubungan antara kelompok berkuasa, kepentingan ekonomi, dan birokrasi tersebut dapat menjadi medium untuk menyampaikan kritik sosial melalui film.

"Para birokrat koruptor, para pinjol dan sebagainya-sebagainya. Dan kemudian yang pertama tadi adalah tentang kejadian tahun 65 adalah dua hal yang menjadi titik pijakan saya di dalam film Lubang Buaya ini," lanjutnya.

Pengaitan tersebut merupakan penjelasan Hanung mengenai konstruksi cerita dan kritik sosial yang ingin disampaikannya melalui film, bukan tuduhan terhadap pihak atau pejabat tertentu.

Selain isu Tujuh Setan Desa, Hanung juga membawa persoalan sejarah 1965 sebagai bagian penting dari film. Ia ingin generasi muda tidak melupakan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa tersebut.