JATIMNET.COM, Jakarta – Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan menyisakan persoalan kesinambungan kebijakan internal Kementerian Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menggantinya dengan Suahasil Nazara pada Senin, 14 September 2026.

Penggantian itu berlangsung hanya empat hari setelah Purbaya merombak sekitar 400 pejabat kementerian yang mengelola penerimaan, belanja dan kebijakan fiskal negara.

Pergantian itu berlangsung di Jakarta ketika Kementerian Keuangan sedang menghadapi dua agenda besar sekaligus: pembahasan RAPBN 2027 dan konsolidasi organisasi setelah rotasi pejabat pada Kamis, 10 September 2026. .

Purbaya sebelumnya melantik sekitar 50 pejabat eselon II dan 350 pejabat eselon III. Empat hari kemudian, posisi tertinggi kementerian justru berganti dari Purbaya kepada Suahasil.

Belum terdapat keterangan resmi yang menunjukkan perombakan pejabat tersebut menjadi penyebab Presiden mengganti Menteri Keuangan.

Skala rotasi itu membuat persoalan keberlanjutan manajemen Kemenkeu penting dicermati. Sekitar 400 pejabat yang berganti merupakan bagian dari lapisan birokrasi yang menerjemahkan kebijakan fiskal menjadi pelaksanaan teknis, mulai penerimaan negara, pengelolaan anggaran hingga pelayanan administrasi keuangan pemerintah.

Dalam momen pelantikan pejabat di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 10 September 2026, Purbaya menekankan tuntutan agar APBN lebih cepat bekerja untuk perekonomian.

"APBN harus bekerja lebih cepat untuk perekonomian, penerimaan harus semakin kuat tanpa menambah beban baru kepada masyarakat," kata Purbaya dalam pelantikan tersebut.

Pesan itu memperlihatkan bahwa perombakan dilakukan bersamaan dengan upaya memperkuat kinerja fiskal. Purbaya ketika itu masih memberikan arahan kepada jajaran yang baru dilantik untuk menjalankan agenda Kementerian Keuangan ke depan.

Pada hari yang sama, Purbaya juga menghadapi pertanyaan mengenai rumor jual-beli jabatan di lingkungan kementeriannya. Ia membantah isu tersebut dan menegaskan proses pengisian jabatan dilakukan secara profesional.

"Saya bingung dari mana isu itu keluar. Tapi, itu rumor saja. Jabatan di Kemenkeu benar-benar berbasis profesional," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 10 September 2026. 

Empat hari setelah pernyataan tersebut, perubahan justru terjadi pada posisi Purbaya sendiri. Presiden Prabowo menunjuk Suahasil, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, sebagai penggantinya pada Senin (14/9/2026).

Pergantian berlangsung cepat. Pada hari terakhirnya sebagai Menteri Keuangan, Purbaya masih menghadiri rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta untuk membahas RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan.

Pemerintah membawa rancangan pendapatan negara Rp3.426 triliun dan belanja Rp4.097,2 triliun dengan defisit sekitar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap produk domestik bruto.

RAPBN 2027 juga dibangun dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen serta Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun. Artinya, pergantian Menteri Keuangan berlangsung bukan pada periode administratif yang longgar, tetapi ketika keputusan mengenai struktur pendapatan dan belanja negara tahun berikutnya sedang dibahas.

Reuters melaporkan Purbaya meninggalkan rapat DPD sebelum agenda berakhir. Tidak lama kemudian, Suahasil tiba di kompleks Istana Kepresidenan dengan mengenakan jas dan didampingi istrinya.

"Ditelepon," kata Suahasil ketika ditanya wartawan mengenai alasan kedatangannya ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 14 September 2026. 

Suahasil kemudian dilantik menjadi Menteri Keuangan. Pergantian tersebut sekaligus membuat agenda reorganisasi yang baru empat hari dijalankan Purbaya berada di bawah kepemimpinan baru.

Di sinilah persoalan institusional menjadi lebih penting daripada sekadar pergantian figur. Rotasi ratusan pejabat membutuhkan kesinambungan komando agar pejabat yang baru ditempatkan dapat segera menjalankan tugas.

Kementerian Keuangan juga memiliki fungsi strategis yang berhubungan langsung dengan penerimaan pajak dan bea cukai, pembiayaan, perbendaharaan negara serta transfer fiskal kepada pemerintah daerah.

Perubahan pimpinan dalam jarak sangat dekat dengan rotasi birokrasi berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai apakah konfigurasi pejabat yang dibentuk Purbaya akan dipertahankan seluruhnya oleh Suahasil.

Sampai saat ini belum ada dasar untuk menyatakan Menteri Keuangan baru akan membatalkan ataupun kembali merombak susunan tersebut.

Pertanyaan itu relevan bagi daerah, termasuk Jawa Timur. Kebijakan yang dijalankan jajaran Kemenkeu menentukan pencairan dan pengelolaan berbagai instrumen fiskal pusat yang bersentuhan dengan pemerintah daerah.

Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan kebutuhan fiskal dan kemampuan pendapatan daerah yang berbeda-beda sehingga stabilitas administrasi fiskal pusat menjadi penting bagi kesinambungan program daerah.

Penunjukan Suahasil setidaknya memberikan unsur kontinuitas. Ia bukan pejabat yang datang dari luar Kementerian Keuangan. Suahasil pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 sehingga telah berada dalam lingkaran utama penyusunan APBN dan kebijakan fiskal selama bertahun-tahun.

Latar belakang tersebut membuat transisi kepemimpinan berpotensi berbeda apabila dibandingkan dengan penunjukan figur yang tidak berasal dari struktur kementerian.

Suahasil telah mengetahui agenda kerja, proses penyusunan RAPBN 2027 dan sebagian besar kebijakan yang sedang dijalankan Kemenkeu.

Namun, kesinambungan birokrasi tetap membutuhkan kejelasan kebijakan. Sekitar 400 pejabat yang baru dirotasi perlu mengetahui apakah mandat yang diberikan empat hari sebelumnya tetap menjadi arah kerja kementerian setelah pergantian pucuk pimpinan.

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, pergantian Menteri Keuangan di tengah periode kabinet bukan hal baru. Presiden Joko Widodo pada Juli 2016 mengganti Bambang Brodjonegoro dengan Sri Mulyani Indrawati.

Bambang ketika itu bergeser menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas, sedangkan mesin fiskal Kementerian Keuangan tetap menjalankan APBN melalui struktur birokrasi yang telah tersedia.

Perbandingan tersebut menunjukkan pentingnya kekuatan institusi ketika menteri berganti. Menteri menentukan arah dan prioritas kebijakan, tetapi pelaksanaan APBN bergantung pada organisasi besar dengan jalur administrasi dan aturan yang tidak otomatis berubah bersamaan dengan pergantian pejabat politik.

Persoalan yang belum terjawab dalam kasus Purbaya adalah alasan substantif Presiden melakukan pergantian hanya empat hari setelah reorganisasi besar Kemenkeu.

Selama Istana belum memberikan penjelasan terperinci, hubungan antara perombakan sekitar 400 pejabat dan pencopotan Purbaya tidak dapat disimpulkan sebagai sebab-akibat.

Perhatian selanjutnya tertuju pada keputusan pertama Suahasil terhadap jajaran yang baru dilantik serta kelanjutan pembahasan RAPBN 2027.

Sikap Menteri Keuangan baru terhadap struktur hasil rotasi Purbaya akan menjadi salah satu indikator awal apakah pergantian ini hanya mengubah pucuk kepemimpinan atau diikuti penyesuaian lebih luas dalam pengelolaan Kementerian Keuangan.